Berita Teraktual-Jakarta
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP, menilai dalam refleksi akhir tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berakhir cukup baik dan positif di berbagai bidang. Walaupun kata dia, masih banyak yang diperbaiki di bidang tertentu, misalnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang belum padu/sinergis, Komunikasi Politik yang lemah dan banyaknya Menteri kurang tanggap menterjemahkan arahan presiden.
Pemerintahan Prabowo-Gibran cukup baik dengan skor angka 8,5 (red-B+), jika dinilai total indeks kuantitatif secara keseluruhan. Penilaian ini secara objektif dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) yang tergabung 70-an organisasi Relawan Pendukung Prabowo Gibran.
ARPG menyoroti berbagai bidang atau pokok bagian penting yang menjadi penilaian secara umum atau tematik. Mulai dari bidang Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat, Penegakan Hukum dan Pemberantas Korupsi, Resuffle Kabinet, Kesejahteran Sosial, Pertumbuhan Ekonomi, Swasembada Pangan, MBG, Danantara, dan terakhir tentang Penanganan Bencana Alam dan Kepedulian Sosial.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat baik di bidang Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat dengan skor 9,6 (A), Penegakan Hukum dan Pemberantas Korupsi dengan skor 9,2 (A). Kemudian Resuffle Kabinet dengan skor 7,7 (C), Kesejahteran Sosial dengan skor 8,1 (B), Pertumbuhan Ekonomi dengan skor 8,3 (B), Swasembada Pangan dengan skor 9,6 (A+) dan Danantara dengan 8,7 (B+), dan terakhir tentang Penanganan Bencana Alam dan Kepedulian Sosial dengan skor 7,3 (C),” ujar Gus Din menjelasan secara rinci.
Demokrasi dan kebebasan Berpendapat Syafrudin Budiman, SIP selaku Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG), menilai bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah semakin terbuka dan santun, dengan pola komunikasi politik yang lebih seimbang antara pemerintah, publik, dan media.
“Demokrasi kita sedang tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Kritik bisa disampaikan tanpa perlu permusuhand an partisipasi politik semakin luas,” kata Gus Din sapaan akrabnya.
Dalam hal kebebasan pers dan media sosial, Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak anti kritik dan sangat terbuka terhadap sikap kritis. Sebab ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat memberikan atensi terhadap kebebasan berpendapat dan penyampaian kritik di muka umum.
“Dari sikap keterbukaan inilah pemerintah sangat peduli pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat,” tegas Gus Din.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi ARPG menilai penegakan hukum di era Prabowo-Gibran menunjukkan dinamika beragam: ada apresiasi atas tindakan tegas terhadap korupsi besar dan ilegal, namun juga kritik keras terkait potensi kemunduran demokrasi, perluasan peran militer di sektor sipil, hingga isu abolisi/amnesti yang kontroversial dan ketidakadilan HAM, dengan pandangan berbeda antara pemerintah yang fokus pada reformasi sistemik dan kelompok masyarakat sipil yang menyoroti isu HAM serta ketidakseimbangan hukum.
Kata Gus Din, dari Aspek Positif (Perspektif Pendukung/Pemerintah), ARPG menilai Pemberantasan Korupsi & Ilegalitas: Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan dalam menghentikan praktik ilegal seperti penambangan liar yang merugikan negara triliunan rupiah, menandakan tidak ada yang kebal hukum.
ARPG berharap pertumbuhan ekonomi 2026 meningkat dengan program-program seperti Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara.(GD/Sky)
About the Author
