Berita Teraktual-Jakarta
Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 menegaskan pentingnya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global, dinamika geopolitik, transformasi digital, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja negara.
Dalam pertemuan di Parle Senayan, Rabu malam, 22 Juli 2026, para mantan pimpinan MPR dan DPR bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sepakat bahwa efektivitas pemerintahan, sinergi penegakan hukum, dan komunikasi publik merupakan tiga fondasi utama yang menentukan kuat atau lemahnya kepercayaan masyarakat kepada negara.
“Tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan semata menghasilkan lebih banyak kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan disusun secara matang, dilaksanakan secara konsisten, ditegakkan melalui sistem hukum yang bersinergi, serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Negara memerlukan tata kelola yang mampu menyatukan visi antar lembaga, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan publik sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR Periode 1999–2024 di Parle Senayan, Jakarta.
Hadir antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Marzuki Alie, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, Hajriyanto Y. Thohari, Fadel Muhammad, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, dan Amir Uskara.
Efektivitas Pemerintahan di Tengah Ketidakpastian Global
Diskusi menyoroti efektivitas pemerintahan yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Para mantan pimpinan menilai pemerintah dituntut bergerak cepat menghadapi tekanan ekonomi dunia, konflik geopolitik, disrupsi teknologi, dan perubahan sosial.
Namun kecepatan pengambilan keputusan harus diimbangi dengan kualitas perencanaan, koordinasi lintas kementerian, evaluasi kebijakan, serta konsistensi implementasi. Tanpa itu, ketidakpastian akan muncul di tengah masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam berbagai negara, kualitas tata kelola yang baik terbukti menjadi faktor utama menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor di tengah situasi global yang tidak menentu. Data Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi global masih moderat di kisaran 2,3 persen pada 2025. Sementara IMF memperkirakan ekonomi dunia tetap tertekan akibat fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian perdagangan.
“Persoalan komunikasi pemerintah dengan masyarakat masih menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Banyak aspirasi dari masyarakat maupun kalangan pendidikan yang akhirnya dititipkan kepada kami karena jalur komunikasi yang ada belum berjalan efektif. Di bidang investasi, proses perizinan juga masih menjadi hambatan serius yang memerlukan perhatian pemerintah,” kata Marzuki Alie.
Forum juga menyoroti masih seringnya perubahan kebijakan dalam waktu singkat, lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta belum optimalnya evaluasi dampak kebijakan.
Penegakan Hukum Harus Terintegrasi
Isu pemberantasan korupsi menjadi pembahasan utama. Forum menilai harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan masih perlu diperkuat.
Tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran hukum, hingga polemik antar lembaga di ruang publik dinilai mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.
“Kasus korupsi yang muncul hampir setiap hari dengan nilai semakin besar menunjukkan penegakan hukum masih memerlukan pembenahan serius. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar setiap persoalan tidak berhenti menjadi pemberitaan sesaat, melainkan benar-benar tuntas. Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk dukungan konstruktif bagi pemerintah,” tegas Agung Laksono.
Para tokoh sepakat keberhasilan pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya institusi, melainkan oleh integrasi sistem, kejelasan pembagian kewenangan, pertukaran data yang aman, dan kepemimpinan nasional yang mampu menyinergikan aparat penegak hukum.
“Hubungan antar lembaga penegak hukum yang memunculkan turbulensi politik perlu segera dibenahi. Momentum saat ini tepat untuk transformasi menyeluruh agar institusi penegak hukum bekerja lebih harmonis,” ujar Priyo Budi Santoso.
Komunikasi Publik dan Demokrasi
Konstitusional
Forum memberi perhatian besar pada komunikasi publik pemerintah yang dinilai menentukan keberhasilan kebijakan. Di era media digital, masyarakat menilai pemerintah dari substansi kebijakan sekaligus cara menjelaskan arah kebijakannya.
Perbedaan pernyataan antar pejabat, perubahan narasi yang cepat, dan klarifikasi yang baru muncul setelah polemik berkembang dinilai membuka ruang spekulasi, disinformasi, dan krisis kepercayaan.
“Pemerintah memerlukan juru bicara yang kredibel agar setiap kebijakan dipahami masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi publik yang baik adalah bagian dari keberhasilan pemerintahan,” ujar Fadel Muhammad dan Agus Hermanto.
Hajriyanto Y. Thohari menambahkan demokrasi harus dikelola seimbang. DPR harus menjadi saluran utama aspirasi masyarakat agar persoalan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional dan tidak selalu bermuara pada demonstrasi.
Program Prioritas dan Tanggapan Pemerintah
Forum juga membahas program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan daerah, hingga visi Indonesia Emas 2045. Program-program itu dinilai memiliki arah baik, namun implementasinya masih memerlukan koordinasi kuat, komunikasi terbuka, dan evaluasi berkelanjutan.
“Masukan dari Para Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 menjadi perhatian kami. Pemerintah sedang membenahi struktur komunikasi publik agar penyampaian program Presiden lebih efektif. DPR juga tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap para menteri melalui komisi, meskipun seluruh partai berada dalam koalisi pemerintahan. Soal kepastian hukum, iklim investasi, penyaluran dana ke daerah, pelaksanaan MBG, hingga pembahasan RUU Perampasan Aset, semuanya terus kami evaluasi dan koordinasikan bersama pemerintah,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menutup diskusi.
(GD/Sky)
About the Author
