Oleh: Daenk
Pojok Aktual
Wacana SMA/SMK Negeri bebas SPP kembali bikin orang tua siswa bernapas lega, sekaligus harap-harap cemas. Skemanya terdengar sederhana: tak perlu lagi menarik iuran bulanan dari orang tua, cukup andalkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat yang dikawinkan dengan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dari provinsi. Kelola dengan rapi dan transparan, beres kan?
Tunggu dulu, tidak sesederhana itu!
Di atas kertas, gagasan ini memang angin segar. Kalau skema kolaborasi BOS dan BOPD jalan lancar, beban ekonomi masyarakat jelas berkurang drastis. Masalahnya, kebutuhan operasional sekolah itu tak sama ratakan. SMK yang butuh bahan praktik mesin jelas beda dapurnya dengan SMA. Sekolah berfasilitas megah tentu butuh biaya perawatan yang tak sedikit.
Bebas SPP itu sangat mungkin diwujudkan, asal dua syarat mutlak ini terpenuhi:
- Kecukupan Anggaran: Alokasi BOS + BOPD benar-benar menghitung kebutuhan riil sekolah, bukan sekadar “yang penting ada”.
- Tata Kelola: Sekolah mengelola anggaran secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa ada kebocoran di tengah jalan.
Pada akhirnya, buat orang tua murid, urusan SPP gratis atau tidak itu nomor dua. Yang paling utama adalah kualitas pendidikan anak tak boleh melorot. Jangan sampai tagline “Sekolah Gratis” justru berujung pada fasilitas yang terbengkalai dan kegiatan belajar yang seadanya.
Niat baiknya sudah ada, dananya sudah disiapin. Sekarang tinggal pembuktiannya: sanggupkah tata kelola sekolah kita menjawab tantangan ini tanpa “mengorbankan” mutu?.
About the Author
