Berita Teraktual-Jakarta
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024, hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 79,3 persen terhadap kinerja pemerintah.
Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan menyebut survei tersebut dilakukan untuk memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo menjelang dua tahun masa pemerintahan.
Menanggapi hasil tersebut, Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08) Syafrudin Budiman, S.IP., menilai angka tersebut menjadi salah satu indikator penerimaan publik terhadap arah pemerintahan.
“Angka 79,3 persen ini menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran. Tentu survei harus dibaca secara objektif, tetapi menunjukkan adanya tingkat penerimaan publik yang cukup tinggi,” ujar Syafrudin di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Din itu mengatakan, apresiasi tidak hanya bertumpu pada survei, tetapi juga pada sejumlah indikator pembangunan selama hampir dua tahun terakhir.
Ekonomi dan Infrastruktur
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, meningkat dari 5,03 persen pada 2024. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan tercatat 5,29 persen (yoy), sementara semester I 2026 mencapai 5,45 persen.
“Pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah ketidakpastian global, mulai dari perang dagang hingga gejolak geopolitik,” katanya.
Di sektor infrastruktur, pemerintah pada Juni 2026 meresmikan 1.151 kilometer jalan daerah di 37 provinsi serta lima bendungan dengan total nilai kontrak sekitar Rp 9,79 triliun untuk mendukung irigasi dan ketahanan pangan.
Program Prioritas
Syafrudin juga menyoroti sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, revitalisasi pendidikan, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan hilirisasi energi.
Menurutnya, MBG tidak hanya terkait pemenuhan gizi tetapi juga menciptakan permintaan terhadap produk petani, peternak, nelayan, dan UMKM.
Sementara Koperasi Desa Merah Putih diarahkan menjadi pusat pelayanan ekonomi di tingkat desa. Pemerintah telah meresmikan 1.061 koperasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Mei 2026.
Di sektor energi, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang diumumkan 20 Mei 2026 dan beroperasi penuh mulai 1 Juli 2026 sebagai instrumen penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis.
Penegakan Hukum dan Diplomasi
Di bidang penegakan hukum, Syafrudin mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penertiban kebocoran kekayaan negara.
“Uang negara harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sementara di bidang luar negeri, ia menilai diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah cukup progresif, antara lain kesepakatan penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen dan fasilitas tarif nol persen untuk sejumlah produk unggulan Indonesia, serta dorongan penyelesaian IEU-CEPA.
Catatan Evaluasi
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Syafrudin mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri.
“Angka kepuasan publik harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari pemerataan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan Barisan Pembaharuan 08 akan terus mengawal program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari popularitas, tetapi dari seberapa besar kebijakan negara menghadirkan manfaat nyata,” pungkasnya.
(Red/Sky)
About the Author
