Berita Teraktual-Bekasi
Kejaksaan Negeri Kabupaten (Kab) Bekasi menanggapi berbagai pemberitaan yang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan SL sarat unsur politik.
SL merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 – 2024 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Gratifikasi dan/atau Suap Oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
“Tindakan penetapan tersangka terhadap SL oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 Oktober 2024 yang lalu, berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).” Kata Samuel, S.H, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab. Bekasi.
Jaksa Penyidik telah melakukan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi dan/atau suap tersebut sejak tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, jauh sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 dimulai.
Ditegaskan Samuel, yang sebelumnya bertugas pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura ini Bahwa penangkapan berdasarkan hasil penyidikan tersebut, RS yang merupakan pihak swasta/kontraktor telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 31 Oktober 2023 atas dugaan pemberian gratifikasi dan/atau suap kepada SL.
Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna pengembangan perkara tersebut sebelum memasuki rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024.
“Pernyataan di berbagai pemberitaan terkait penetapan tersangka SL memiliki nuansa politik merupakan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,”kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kab. Bekasi, Samuel, S.H
Ia pun menjelaskan, Bahwa sehubungan dengan “Tahun Politik 2024”, Jaksa Agung Republik Indonesia menyampaikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjaga pelaksanaan pemilihan umum tetap stabil dan kondusif.
Lebih lanjut, arahan tersebut berlaku untuk menunda proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mematuhi arahan Jaksa Agung dalam melakukan penyidikan serta penetapan tersangka SL.
Dalam hal ini pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Bekasi telah terlaksana dan anggota DPRD Kab Bekasi terpilih telah dilantik pada tanggal 28 Oktober 2024, sehingga proses pemilihan anggota legislatif di Kab Bekasi sudah selesai sejak 28 Oktober 2024. (A2TP)
(Sumber: Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, SAMUEL, S.H)
About the Author
