Berita Teraktual-Jakarta
Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08), Syafrudin Budiman, SIP, melontarkan kritik tajam terhadap wacana pembentukan kabinet bayangan oleh kelompok oposisi.
Ia menilai gagasan tersebut tidak produktif dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta kepercayaan publik terhadap perekonomian.
Menurut Syafrudin, kritik memang bagian dari demokrasi. Namun dalam sistem presidensial, kritik tidak boleh berubah menjadi narasi pesimis yang justru melemahkan optimisme masyarakat dan dunia usaha.
“Barisan Pembaharuan 08 menilai energi bangsa saat ini seharusnya diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, bukan membangun polemik politik yang berpotensi menurunkan optimisme masyarakat dan dunia usaha,” ujar Syafrudin dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).
Asta Cita Sedang Jalan
Syafrudin menegaskan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah fokus menjalankan agenda Asta Cita. Sejumlah program strategis disebutnya sudah berjalan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan SDM.
Ia juga menyorot indikator ekonomi nasional yang menurutnya masih stabil. Pertumbuhan ekonomi tetap positif, inflasi terkendali, investasi terus masuk, dan lembaga internasional masih memberi prospek stabil bagi Indonesia.
“Ini modal penting untuk mencapai target pertumbuhan lebih tinggi melalui implementasi program-program Asta Cita,” katanya.
Sindiran “Kabinet Halu”
Syafrudin menyindir keras kabinet bayangan yang hanya sibuk membangun narasi tanpa menawarkan solusi konkret.
“Jangan sampai kabinet bayangan justru menjadi ‘kabinet halu’ yang sibuk membangun opini, tetapi tidak memiliki visi, misi, maupun program alternatif yang jelas bagi kepentingan rakyat. Demokrasi membutuhkan kritik yang berbasis data dan solusi, bukan sekadar retorika politik,” tegasnya.
Ia menegaskan Presiden Prabowo bukan anti kritik. Kritik yang objektif dan berbasis fakta justru dibutuhkan sebagai masukan.
“Yang diperlukan adalah kritik yang membangun, bukan narasi yang berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap bangsa sendiri,” ucapnya.
Komitmen Berantas Korupsi
Di bidang hukum, Syafrudin mengapresiasi komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Ia menekankan tidak boleh ada perlindungan bagi pelaku korupsi.
“Prinsipnya jelas, siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Sebagai relawan pendukung Prabowo-Gibran, PP-BP 08 menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan Asta Cita agar berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Kami akan terus mengawal, sekaligus memberikan masukan apabila diperlukan. Dukungan kepada pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap evaluasi,” tutup Syafrudin.
(Red/Sky)
About the Author
