Berita Teraktual-Jakarta
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, M. Qodari, hadir sebagai narasumber utama dalam siniar (podcast) PWI CHANNEL yang digelar di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026) pukul 19.00 WIB.
Kehadiran M. Qodari disambut langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir didampingi jajaran pengurus PWI Pusat. Diskusi interaktif tersebut dipandu wartawan senior Dede Apriyadi selaku host.
Dalam siniar tersebut, M. Qodari memaparkan isu strategis terkait dinamika media massa dan tata kelola komunikasi publik di era digital. Salah satu sorotan adalah wacana kebijakan keringanan pajak bagi media arus utama (mainstream).
Menurutnya, insentif tersebut penting untuk diusulkan kepada kementerian terkait guna menjaga keberlangsungan industri pers nasional di tengah ketatnya persaingan digital.
Tata Kelola Medsos Harus Seimbang
Selain insentif pajak, diskusi juga menyoroti perlunya penyeimbangan regulasi di ruang digital. Media arus utama selama ini terikat ketat kode etik jurnalistik, sementara media sosial cenderung bebas.
“Media sosial saat ini sudah terlanjur bebas, sementara media mainstream terikat oleh etika. Karena itu, bagaimana cara mengatur konten media sosial ini harus dibahas bersama, termasuk melibatkan PWI, organisasi pers lainnya, serta DPR, agar ada keselarasan,” ujar Qodari.
PWI Sambut Sinergi
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi keterbukaan Kepala Bakom RI yang berdialog langsung dengan insan pers melalui PWI Channel. Menurutnya, komunikasi yang cair antara pemerintah dan organisasi pers menjadi fondasi penting membangun ekosistem informasi publik yang kredibel.
“Kehadiran Kepala Bakom RI di PWI Pusat menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk terus mendengarkan aspirasi dunia pers. PWI tentu menyambut baik setiap langkah sinergi yang produktif, termasuk perhatian terhadap keberlangsungan industri media massa,” ujar Munir.
Ia menegaskan pers nasional siap berperan sebagai jembatan informasi yang objektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mengawal program pembangunan maupun dalam situasi darurat kebencanaan.
Bukan Intervensi, Tapi Kemitraan
M. Qodari menegaskan dukungan pemerintah kepada institusi media bukanlah bentuk intervensi atau upaya mengatur dapur redaksi, melainkan kemitraan strategis yang setara. Bakom RI berkomitmen berada di garda terdepan memastikan arus informasi publik berjalan akurat, transparan, dan akuntabel.
“Bantuan atau dukungan dari pemerintah kepada media bukan berarti ingin mengatur, melainkan bagian dari sinergi yang harmonis antara pemerintah dan media,” tegas Qodari.
Menutup sesi siniar, perbincangan menyentuh evaluasi program pemerintah berdasarkan hasil survei publik. Pemerintah memandang data dan survei secara objektif sebagai masukan konstruktif untuk mengoptimalkan efektivitas pembangunan agar manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat luas.
(Red/Sky)
About the Author
