Oleh Mikhail Adam, Researcher di Nusantara Centre
Berita Teraktual-Jakarta
Diskusi mengenai arah perekonomian nasional kembali mengemuka setelah pertemuan para ekonom Pancasila dengan jajaran Kantor Staf Presiden. Momentum ini dinilai penting karena istana disebut sebagai “subjek terbaik” untuk merealisasikan perekonomian nasional yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi. Dari sinilah keberhasilan atau kegagalan rumusan ekonomi bangsa akan diukur.
Mikhail Adam menilai abad ke-21 menghadirkan paradoks besar. Di satu sisi, teknologi berkembang pesat melalui otomatisasi, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Di sisi lain, ketimpangan global justru semakin melebar.
Laporan Oxfam mencatat 1% populasi dunia menguasai hampir separuh kekayaan global. Data lain menunjukkan selama pandemi Covid-19, kekayaan para miliarder meningkat drastis sementara jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan.
Ekonom Thomas Piketty menjelaskan bahwa kapitalisme modern cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan jika tidak dikoreksi melalui kebijakan publik. Globalisasi memperparah kondisi ini karena memungkinkan modal bergerak bebas melintasi negara, sering kali lebih kuat daripada kapasitas negara itu sendiri.
Ketimpangan di Indonesia Makin Mencolok
Di Indonesia, gambaran ketimpangan juga terlihat jelas. Laporan 2026 menyebut 50 orang terkaya memiliki kekayaan mencapai Rp4.600 triliun, melampaui jumlah APBN Indonesia dalam satu tahun yang tercatat Rp3.600 triliun. Angka ini setara dengan kekayaan 55 juta warga biasa.
Gejala lain terlihat dari kontribusi sektor manufaktur yang hanya berada di kisaran 18-20% terhadap PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan Korea Selatan pada fase industrialisasi yang menyentuh 25%. Kondisi ini mengarah pada gejala de-industrialisasi prematur yang dijelaskan ekonom Dani Rodrik, di mana negara berkembang kehilangan momentum industrialisasi sebelum basis industrinya kuat.
Soemitronomics sebagai Kompas Ekonomi Berkeadilan
Dalam konteks inilah pemikiran Soemitronomics dan aksiologi Pancasila menjadi kompas bagi perjalanan ekonomi republik. Abad ini menjadi arena pertarungan antara amanat konstitusi dan visi para pendiri bangsa dengan arus kapitalisme global.
Bagi Soemitro, ekonomi tidak pernah netral. Ekonomi adalah arena pertaruhan nasib bangsa, sehingga selalu berkaitan dengan pertanyaan moral: siapa yang menikmati hasil pembangunan, siapa yang menentukan arah ekonomi, dan siapa yang menguasai produksi.
Pemikiran ini selaras dengan aksiologi Pancasila. Sila pertama menempatkan moralitas sebagai fondasi, sila kedua menegaskan martabat manusia, dan sila kelima menegaskan tujuan etik pembangunan melalui Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup berdiri sendiri. Pertumbuhan harus menghadirkan distribusi yang adil dan membangun peradaban Indonesia yang luhur dan berkeadilan. Industrialisasi dipahami bukan sekadar panduan teknis, melainkan instrumen kedaulatan nasional untuk mengubah posisi Indonesia dalam struktur industri global.
Negara Harus Jadi Strategis State, Bukan Sekadar Regulator
Jika Soemitro hidup hari ini, ia kemungkinan besar akan berbicara tentang teknologi, AI, geopolitik energi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Namun prinsipnya tetap sama: negara harus mampu merancang arah sejarah dan menjadikan ekonomi sebagai instrumen kedaulatan bangsa.
Premis ini kini kembali menguat di negara-negara maju. Amerika Serikat meluncurkan Chips Act, Eropa mengusung Green Deal, dan China mendorong State-Led Innovation. Dunia menyadari bahwa pasar yang dibiarkan tanpa koreksi pada akhirnya dapat mengkanibal negara.
Pasal 33 UUD 1945 menjadi cetak biru perekonomian Indonesia dengan menekankan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, serta penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Dalam arti tertentu, Soemitronomics adalah upaya menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam strategi pembangunan konkret.
Soemitronomics dan aksiologi Pancasila bersenyawa dalam memberikan peta jalan peradaban Indonesia. Fokusnya dimulai dari peningkatan kualitas SDM, pengangkatan harkat martabat manusia, pembangunan kebudayaan, hingga perwujudan peradaban Indonesia yang paripurna. Dua yang satu dan satu yang dua.
(GD/Sky)
About the Author
