Sekjen Mahamuda Bekasi
Berita Teraktual-Bekasi
Mahamuda Bekasi mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengambil langkah tegas terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Syukron. Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Mahamuda Bekasi, Jaelani Nurseha, yang menilai pimpinan legislatif dari Partai Golkar tersebut telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) partai dalam sejumlah keputusan politik di daerah.
Jaelani menegaskan, pelanggaran terhadap regulasi internal bukan hanya bentuk pembangkangan terhadap struktur partai, tetapi juga berpotensi mencoreng nama besar Golkar di mata publik.
“Golkar adalah partai besar dengan tradisi kepemimpinan yang kuat. Ketika Ketua DPRD-nya sendiri tidak tunduk pada AD/ART, ini ancaman serius bagi marwah dan wibawa organisasi,” ujarnya pada awak media, Jumat (21/11/2025).
Menurut Jaelani, terdapat pola keputusan Ketua DPRD yang dinilai tidak sejalan dengan mekanisme internal partai, mulai dari arah kebijakan hingga hubungan politik dengan eksekutif daerah. Ia menilai DPP Golkar tidak boleh membiarkan pelanggaran disiplin organisasi berlangsung tanpa tindakan.
“Kami mendesak Ketua Umum DPP Golkar turun tangan untuk melakukan evaluasi komprehensif, dan bila terbukti, copot Ade Syukron dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
“Jabatan publik tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan partai.”sambungnya lagi.
Jaelani juga mengingatkan dampak lebih luas dari pembiaran pelanggaran AD/ART, termasuk melemahnya kohesi internal serta turunnya kepercayaan konstituen.
“Ketika kader di posisi strategis tidak patuh aturan, itu memberi contoh buruk bagi struktur di bawahnya. Golkar akan kehilangan wibawa jika tidak ada tindakan,” tambahnya.
Mahamuda Bekasi memberi batas waktu kepada DPP Golkar untuk mengambil sikap tegas. Jika tidak ada keputusan resmi, mereka mengancam akan melakukan aksi langsung.
“Kami memberikan waktu. Jika tidak ada tindakan dari DPP, kami bersama elemen masyarakat dan kader Mahamuda akan menggeruduk Kantor DPP Golkar di Jakarta minggu depan untuk menagih penegakan aturan organisasi,” kata Jaelani.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan tekanan politik, melainkan dorongan moral agar DPP Golkar menjaga marwah dan disiplin kader.
“Restorasi moral dan disiplin adalah kunci. Kader harus bekerja untuk rakyat, tetapi tetap berpegang pada aturan organisasi yang menaunginya,” tutupnya.(AHD)
About the Author
