Berita Teraktual-Jakarta
Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo–Gibran saat Pilpres 2024, Logis 08, Anshar Ilo menyoroti minimnya perkembangan yang terlihat terkait realisasi proyek Perkampungan Haji Indonesia di Makkah. Proyek ini digagas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurut Anshar, proyek strategis nasional tersebut sangat penting bagi peningkatan kualitas layanan jemaah haji dan umrah Indonesia. Namun hingga memasuki musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, publik belum mendapat informasi memadai mengenai progres nyata di lapangan.
“Musim haji sudah dimulai, tetapi janji pembangunan Perkampungan Haji Indonesia di Mekkah belum menunjukkan progres yang signifikan. Padahal proyek ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo untuk menghadirkan fasilitas permanen bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi,” ujar Anshar Ilo, Kamis (14/5/2026).
Rencana Proyek di Kawasan Thakher, Dekat Masjidil Haram
Perkampungan Haji Indonesia direncanakan berlokasi di kawasan Thakher atau Jabal Hudaibiah, sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Pada tahap awal, proyek ini mencakup akuisisi hotel dengan 1.461 kamar, pembangunan 13 menara hunian, serta satu pusat perbelanjaan untuk menunjang kebutuhan jemaah Indonesia.
Anshar menilai proyek ini bukan sekadar investasi properti, melainkan langkah strategis jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan haji dan umrah. Selain itu, keberadaan perkampungan haji diharapkan mampu menekan biaya akomodasi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam biaya perjalanan ibadah.
“Jika terealisasi, Perkampungan Haji akan menjadi aset nasional yang sangat bernilai. Selain memberikan kenyamanan bagi jemaah, proyek ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia,” tegasnya.
Minta Danantara dan KPK Terlibat Aktif
Logis 08 meminta Danantara menyampaikan secara terbuka perkembangan proyek, mulai dari status pembebasan lahan, struktur investasi, tahapan pembangunan, hingga target operasional.
“Publik perlu mengetahui sejauh mana komitmen Danantara dalam menjalankan amanat Presiden. Jangan sampai proyek sebesar ini hanya menjadi wacana tanpa kepastian pelaksanaan,” kata Anshar.
Ia juga mendorong Kementerian Haji dan Umroh serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI untuk terus mengawal realisasi proyek agar manfaatnya segera dirasakan jutaan calon jemaah Indonesia.
Untuk memastikan tata kelola yang bersih, Anshar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan asistensi secara komprehensif.
“Untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis kampung haji terbebas dari potensi deviasi yang mengarah kepada perbuatan koruptif, kami minta KPK dapat terlibat secara teknis untuk melakukan kajian dan asistensi menyeluruh serta implikasi hukum terhadap proyek tersebut,” tandasnya.
“Harapan umat sangat besar. Perkampungan Haji Indonesia harus menjadi legacy penting yang benar-benar diwujudkan, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
(GD/Sky)
About the Author
