Berita Teraktual-Jakarta
Pemrakarsa dan Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusli Moti, menilai gejolak IHSG dan pelemahan rupiah bukan sekadar dinamika pasar. Ia menyebut Indonesia sedang menghadapi “peperangan/warfare yang dilancarkan secara senyap dan samar” berupa serangan destabilisasi terkoordinasi.
Pernyataan itu disampaikan Haris dalam keterangan pers, Rabu 9/6/2026 di Jakarta.
Tagar #saleIndonesia #1998redux Dinilai Serangan Terkoordinasi
Menurut Haris, tagar seperti #saleIndonesia, #1998redux, #buangrupiah, dan #IndonesiaGelap adalah bagian dari kampanye untuk menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo.
“Kampanye destabilisasi terkoordinasi tersebut untuk mendorong depresiasi mata uang, pelemahan IHSG, dan memicu pelarian modal yang diharapkan dapat menyusutkan cadangan devisa. Mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa reformasi 1998, memicu gejolak politik melalui merekayasa guncangan ekonomi,” ujarnya.
Haris yakin “redux 1998” tidak akan terulang. Ia membandingkan peta geopolitik 1998 yang unipolar dengan AS sebagai “matahari tunggal” vs kondisi sekarang yang multipolar. Lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, WTO juga dinilai tak sekuat dulu setelah “Washington Consensus ambruk”.
3Poros “Serakahnomic” Diduga di Balik Serangan
Haris menyebut ada 3 poros kekuatan yang dirugikan kebijakan progresif Presiden Prabowo dan diduga berada di balik kampanye destabilisasi:
- Oligarki serakahnomic nasional yang dirugikan kebijakan Presiden Prabowo
- Poros korporasi dan aktor multinasional
- Negara tetangga kecil yang disebut Haris hidup dari penampungan uang kotor hasil SDA Indonesia
“Nasib bangsa kita sejak zaman kolonialisme dan imperialisme bentuk lama dulu, selalu saja jadi objek yang dibodoh-bodohi dan diadu domba oleh negara kecil dan korporasi serakah atau kompeni jahat di masa lalu,” sambungnya.
Kebijakan Prabowo yang Disebut “Merugikan Poros Serakahnomic”
Haris merinci beberapa kebijakan progresif yang merugikan poros tersebut:
- Pembentukan Danantara untuk memperkuat BUMN – dituding “kapitalisme negara”
- Penyitaan lahan oleh Satgas PKH
- Kebijakan DHE devisa hasil ekspor SDA wajib diparkir di dalam negeri 1 tahun – dituding “mendistorsi pasar”
- Swasembada pangan yang merugikan kartel impor
- Pemberantasan korupsi + penyitaan aset milik “kaum serakahnomic”
- Efisiensi & realokasi APBN untuk sekolah rakyat, MBG, kampung nelayan, subsidi pupuk – dituding “bakar anggaran”
Catatan untuk Pengkritik & Mahasiswa
Haris meminta pengkritik pemerintah dan kelompok mahasiswa independen mencermati situasi dengan jernih. Jangan menilai gejolak saat ini semata respon alamiah pasar atau persoalan fiskal-moneter.
Ia juga mengakui tata kelola sejumlah program strategis Prabowo belum sempurna dan perlu penguatan aspek teknokratis. Pejabat juga masih punya mindset lama menjadikan jabatan publik alat “mengeruk rente”.
Namun Haris menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen berantas korupsi, mencegah kebocoran negara, dan memperkuat KPK, Kejaksaan, BPKP. “Presiden Prabowo bahkan mengajak rakyat gunakan gadget di tangan untuk awasi dan rekam perilaku nakal pejabat,” tutupnya.
(GD/Sky)
About the Author
