Berita Teraktual-Jakarta
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp60 juta per unit bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera.
Selain itu, Bamsoet juga mengajak para konglomerat dan pengusaha yang tergabung dalam KADIN Indonesia ikut bergotong royong membantu korban, mengikuti jejak kepedulian yang ditunjukkan Presiden.
“Bantuan dan rangkaian kebijakan Presiden merupakan langkah awal memulihkan kepercayaan diri warga terdampak. Kehadiran langsung Presiden di lokasi bencana menunjukkan negara tidak pernah membiarkan rakyat menghadapi krisis sendirian,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (11/12/25).
BNPB: Puluhan Ribu Rumah Rusak, Ratusan Ribu Warga Mengungsi
Bamsoet memaparkan data terbaru dari BNPB, yang mencatat 37.546 unit rumah rusak akibat bencana. Banyak rumah tertimbun lumpur dengan ketebalan mencapai dua meter. Sementara jumlah pengungsi mencapai 902.545 orang, yang kini bertahan di posko dan tenda darurat.
Sejumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan juga mengalami kerusakan parah.
“Material banjir bandang membawa tanah, batu, lumpur, hingga sisa tumbuhan dengan kecepatan tinggi sehingga daya rusaknya sangat besar. Bahkan ada desa yang hilang atau tertimbun,” jelasnya.
Pemulihan Harus Melibatkan Semua Pihak
Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI, Bamsoet menegaskan bahwa proses pemulihan tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah.
“Ini bukan hanya urusan sektoral. Pemulihan pasca bencana adalah kerja kolektif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dunia usaha harus terkoordinasi, begitu pula partai politik harus memberikan dukungan kebijakan yang memadai,” katanya.
Satu Komando Kebijakan untuk Hindari Tumpang Tindih
Bamsoet menilai pentingnya koordinasi lintas sektor agar distribusi bantuan, penyediaan kebutuhan pokok, perbaikan pemukiman, serta pemulihan infrastruktur dasar dapat berjalan dalam satu komando yang jelas. Mitigasi risiko sosial-ekonomi juga tidak boleh berhenti setelah tanggap darurat.
Ia menekankan perlunya:
dukungan psikososial, akses pembiayaan untuk pemulihan usaha kecil, serta penguatan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak.
“Sering kali para korban selamat dari bahaya fisik, tetapi kemudian tenggelam dalam kesulitan ekonomi. Di sinilah peran negara dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” tutup Bamsoet.(GD/Sky)
About the Author
