
Berita Teraktual-Bandung
Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tahun 2026 menggelar Sosialisasi Tahap I secara daring. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan konferensi berjalan sesuai Peraturan Organisasi (PO), AD/ART PWI, serta menjunjung prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi.
Konferprov PWI Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Agustus 2026 di Hotel Horison Ultima Bandung. Sosialisasi diikuti para ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat, jajaran pengurus, serta unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).
SC dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri, sedangkan OC diketuai Roberto Purba dengan Zaenal Ihsan sebagai Sekretaris OC.
Jadwal dan Efisiensi Anggaran
Dalam paparannya, Ahmad Syukri menjelaskan penetapan jadwal Konferprov pada 12–13 Agustus mempertimbangkan masa berlaku Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas yang berakhir pada 19 Agustus 2026.
“Kami merancang pelaksanaan Konferprov pada tanggal 12–13 Agustus sehingga masih tersedia waktu sebelum berakhirnya masa tugas Plt. Semua tahapan tetap kami laksanakan meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas,” ujar Ahmad Syukri, Sabtu 25 Juli 2026.
Ia mengatakan penyelenggaraan Konferprov tahun ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan biaya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 816 orang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar. Namun melalui langkah efisiensi dan optimalisasi dukungan pendanaan, kebutuhan anggaran berhasil ditekan menjadi sekitar Rp450 juta.
“Kami berupaya semaksimal mungkin agar Konferprov tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas maupun tahapan organisasi yang harus dijalankan,” katanya.
Ahmad Syukri juga mengapresiasi seluruh PWI kabupaten/kota yang telah berkomitmen membantu menyukseskan penyelenggaraan Konferprov.
Sistem Mandat dan Tahapan Pencalonan
Sebagai bagian efisiensi, panitia akan menerapkan sistem mandat sesuai AD/ART PWI. Dalam ketentuan tersebut, organisasi dengan anggota 500 hingga 1.000 orang memperbolehkan satu peserta membawa maksimal tiga mandat.
“Kebijakan ini sepenuhnya mengacu pada ketentuan organisasi dan bukan keputusan baru dari panitia. Karena itu, seluruh PWI kabupaten/kota diharapkan segera menggelar rapat internal untuk menentukan delegasi yang akan mewakili anggotanya,” tegas Ahmad Syukri.
Dalam sosialisasi tersebut, panitia juga memaparkan tahapan pelaksanaan Konferprov. Pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua PWI Jawa Barat dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat akan dibuka pada 27–31 Juli 2026 di Sekretariat PWI Jawa Barat.
Selanjutnya, perbaikan administrasi diberi kesempatan pada 1–2 Agustus 2026. Setelah itu seluruh dokumen bakal calon dikirim ke PWI Pusat untuk verifikasi.
Nama-nama bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat akan diumumkan menjelang pelaksanaan konferensi. Masa kampanye bagi bakal calon dibuka sejak 27 Juli hingga 11 Agustus 2026.
Data Pemilih dan Persiapan Teknis
Panitia juga memberi perhatian pada penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ahmad Syukri meminta seluruh pengurus PWI kabupaten/kota segera melakukan verifikasi data anggota agar hak pilih terakomodasi.
Bagi anggota yang masih dalam proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA), panitia memastikan akan memfasilitasi percepatan administrasi.
“Kami ingin memastikan tidak ada anggota yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam konferensi hanya karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua OC Roberto Purba menyampaikan berbagai kebutuhan teknis telah dipersiapkan. Mulai dari pemesanan ballroom, akomodasi peserta, sistem publikasi, hingga pelayanan peserta.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan Konferprov tersedia dengan baik agar pelaksanaan berjalan lancar,” ujarnya.
Melalui Sosialisasi Tahap I ini, SC dan OC berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan. Konferprov PWI Jawa Barat 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat profesionalisme organisasi dan melahirkan kepemimpinan yang berintegritas serta demokratis.
(Red)