
Berita Teraktual-Bandung
Wacana Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) terkait relokasi warga di wilayah rawan bencana Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, mendapat respons dari DPRD Jawa Barat. Salah satu anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Faisyal Hermawan, menyatakan pada prinsipnya mendorong rencana tersebut, namun dengan sejumlah catatan penting.
Faisyal mengatakan, relokasi warga yang bermukim di kawasan rawan longsor dan banjir bandang perlu dilakukan demi keselamatan, namun tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak.
“Secara prinsip kami mendorong wacana relokasi warga Cisarua karena keselamatan masyarakat adalah yang utama. Tetapi relokasi harus dilakukan dengan perencanaan matang dan melibatkan warga sejak awal,” ucap Faisyal. Senin, 27/1/2026.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi perlu memastikan lokasi relokasi benar-benar layak huni, aman dari risiko bencana, serta dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Relokasi jangan hanya memindahkan masalah. Warga harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan menjamin keberlanjutan hidup mereka, termasuk akses pekerjaan dan ekonomi,” ujarnya.
Faisyal juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek sosial dan kultural masyarakat setempat. Ia menilai, pendekatan persuasif jauh lebih efektif dibandingkan kebijakan yang bersifat memaksa.
“Pemerintah harus mengedepankan dialog. Jangan sampai relokasi justru menimbulkan konflik sosial atau ketidakadilan baru bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Pihaknya akan terus mengawal rencana tersebut agar kebijakan relokasi benar-benar berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan warga terdampak, ucap Faisyal.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berwacana melakukan relokasi warga yang tinggal di kaki gunung Burangrang di Kecamatan Cisarua, menyusul kejadian longsor yang menelan korban jiwa dan merusak permukiman. Wacana tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.(AHD)