Oleh: Syafrudin Budiman, S.IP
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG)
Pojok Aktual
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan APBN adalah gagasan strategis yang patut didukung.
Sebagaimana diberitakan media bisnis, Selasa 11 Agustus 2026, Purbaya mengungkapkan Presiden Prabowo sedang mengkaji kemungkinan sebagian keuntungan Danantara dikembalikan untuk memperkuat APBN.
“Danantara juga menghasilkan keuntungan dan Presiden merencanakan sebagian keuntungan tersebut sebagai cadangan untuk APBN,” ujar Purbaya. Meski demikian, ia menegaskan gagasan itu masih dalam tahap pembicaraan dan belum menjadi kebijakan final.
Menurut saya, arah kebijakan ini logis. Ia membangun keseimbangan antara fungsi Danantara sebagai sovereign wealth fund dengan kebutuhan negara menjaga kapasitas fiskal melalui APBN.
1. Laba Danantara Jangan Hanya Berputar di Ekosistem Investasi
Pembentukan Danantara adalah terobosan besar pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengubah cara negara mengelola aset dan BUMN.
Danantara tidak boleh hanya dilihat sebagai lembaga penerima dividen BUMN untuk diinvestasikan kembali. Danantara harus berkembang sebagai super holding nasional yang mampu meningkatkan nilai aset negara, mempercepat profitabilitas, melakukan konsolidasi, dan menghasilkan penerimaan negara yang berkelanjutan.
Jika Danantara berhasil meningkatkan keuntungan portofolio BUMN, maka sangat wajar sebagian keuntungannya berkontribusi kembali ke APBN. Skema ini bisa ditempatkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dengan landasan hukum dan mekanisme yang jelas.
Ini bukan berarti Danantara dikembalikan menjadi “mesin dividen”. Justru sebaliknya. Danantara harus tetap punya ruang untuk reinvestasi, ekspansi, restrukturisasi, dan penciptaan nilai. Sebagian laba untuk APBN, sebagian untuk pengembangan aset. Itulah keseimbangan yang sehat.
2. Penguatan APBN Melalui PNBP
Kebijakan ini relevan karena APBN butuh sumber penerimaan yang kuat dan berkelanjutan, tidak hanya bertumpu pada pajak.
Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan PNBP sebesar Rp455 triliun. Hingga semester I 2026, PNBP sudah mencapai Rp271 triliun atau 46,3% dari target, tumbuh 21,6% YoY. Angka ini menunjukkan PNBP punya ruang besar untuk diperkuat.
Masuknya sebagian keuntungan Danantara ke APBN melalui PNBP bisa menjadi sumber penerimaan baru dari optimalisasi aset negara, bukan dari menaikkan pajak rakyat.
Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, aset negara yang dikelola profesional harus kembali memberi manfaat bagi negara dan rakyat.
3. Dari Aset Menjadi Nilai: Paradigma Baru Danantara
Dalam teori efektivitas keuangan publik, keberhasilan bukan hanya soal besarnya penerimaan, tapi kemampuan mengoptimalkan sumber daya untuk tujuan pembangunan.
Di sinilah peran strategis Danantara. Danantara harus mengubah paradigma:Aset negara → BUMN → Dividen
menjadiAset negara → Konsolidasi & Transformasi → Produktivitas ↑ → Profit ↑ → Reinvestasi → Kontribusi APBN → Kesejahteraan Rakyat
Keberhasilan Danantara tidak diukur dari berapa banyak aset yang dikelola, tapi berapa besar nilai tambah yang diciptakan.
4. 7 Agenda Strategis Danantara Sebagai Super Holding
Satu tahun berjalan, Danantara sudah memulai restrukturisasi, konsolidasi, hilirisasi senilai ±US$26 miliar, hingga transformasi digital 60 BUMN. Ke depan, 7 agenda ini harus terus dikuatkan:
- Konsolidasi BUMN: Menghindari tumpang tindih dan perang pasar internal.
- Restrukturisasi: BUMN tidak produktif harus diukur, digabung, atau dilikuidasi.
- Optimalisasi Aset: Mengubah aset idle menjadi sumber pendapatan baru.
- Hilirisasi: Dorong BUMN masuk ke industri pengolahan bernilai tambah.
- Transformasi Digital: Efisiensi dan integrasi data di ekosistem BUMN.
- Governance & Manajemen Risiko: Reset tata kelola dan akuntansi BUMN.
- Investasi Jangka Panjang: Bangun portofolio dengan return optimal dan risiko terukur.
5. Teori Keseimbangan: Investasi, Penerimaan, dan Belanja
Negara butuh keseimbangan 3 hal: investasi, penerimaan, dan belanja pembangunan.
Jika semua laba dipakai reinvestasi, APBN akan kekurangan ruang fiskal. Jika semua ditarik ke APBN, kemampuan Danantara berinvestasi jangka panjang melemah.
Solusinya: profit sharing proporsional. Sebagian untuk modal pengembangan Danantara, sebagian disetor sebagai PNBP. Dengan begitu Danantara tetap tumbuh, APBN juga makin kuat.
Hingga Juni 2026, defisit APBN tercatat 0,76% terhadap PDB dengan keseimbangan primer surplus Rp85,1 triliun. Fondasi fiskal terjaga. Tambahan dari Danantara akan semakin menguatkan ruang fiskal, asal mekanismenya transparan.
6. Evaluasi: Dari Building Foundation ke Value Creation
Tahun pertama Danantara adalah fase membangun fondasi. Tahun berikutnya harus fase pembuktian.
Evaluasi kinerja Danantara harus pakai 5 indikator:
- Kenaikan nilai aset negara
- Kenaikan profitabilitas BUMN
- Efisiensi dari konsolidasi
- Kualitas tata kelola dan transparansi
- Kontribusi nyata ke ekonomi dan APBN
Penutup: Danantara Untuk Rakyat
Gagasan Presiden Prabowo melalui Menkeu Purbaya untuk menjadikan sebagian laba Danantara sebagai cadangan APBN patut didukung.
Danantara tidak boleh hanya jadi tempat berputarnya laba BUMN. Danantara harus jadi mesin penciptaan nilai ekonomi nasional.
Dengan tata kelola kuat, pembagian keuntungan tepat, pengawasan DPR dan publik, Danantara bisa menjadi instrumen utama mewujudkan Indonesia yang mandiri, kuat secara ekonomi, dan berdaulat mengelola kekayaannya.
Danantara harus tumbuh. BUMN harus untung. APBN harus kuat. Dan rakyat harus mendapatkan manfaat.
(Red/Sky)
About the Author
