Berita Teraktual-Jakarta
Upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri menjadi fokus dalam buku terbaru berjudul Model Manajemen Komunikasi dalam Merekonstruksi Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Buku ini ditulis oleh Pengurus PWI Pusat, Dr. Eddy Iriawan yang juga Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat. Buku tersebut menawarkan model pengelolaan komunikasi yang relevan di era banjir informasi dan dominasi media sosial.
Eddy mengungkapkan, buku ini merupakan pengembangan dari disertasinya di Program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU).
“Buku ini merupakan hasil disertasi saya. Dari penelitian ini saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial,” ujar Eddy.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat setiap persoalan di tubuh Polri cepat menjadi konsumsi publik. Kritik, keluhan, hingga pengalaman masyarakat mudah menyebar dan membentuk citra institusi.
“Bagaimana diksi ‘no viral, no justice’ bisa direduksi oleh institusi Polri menjadi salah satu persoalan yang coba dijawab melalui pendekatan komunikasi dalam buku ini,” katanya.
Buku ini tidak hanya membahas cara Polri menyampaikan informasi, tetapi juga strategi merespons persoalan, mengelola isu, dan membangun komunikasi publik yang berkelanjutan.
Gagasan utama yang ditawarkan adalah Model PRISM, yang merupakan singkatan dari Participation, Responsiveness, Integrity, Synergy, dan Monitoring. Lima pilar ini menempatkan partisipasi publik, kecepatan respons, integritas, sinergi, dan pemantauan sebagai satu kesatuan.
“Citra negatif Polri ini sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi yang dialami para individu saat berurusan dengan polisi. Di antaranya tidak mendapat respons atas pengaduan yang mereka sampaikan,” ungkap Eddy.
Ia menilai, komunikasi menjadi semakin kompleks ketika kasus yang melibatkan oknum kepolisian mendapat sorotan besar di media dan media sosial.
Dalam penerapan PRISM, buku ini menawarkan langkah mulai dari deteksi dini isu, pemantauan tagar, pengelompokan isu, membaca konteks sosial dan narasi, hingga mengidentifikasi aktor penyebar isu. Selanjutnya, menyusun respons berbasis data, membangun kolaborasi lintas lembaga, membuka ruang dialog dengan masyarakat, serta melakukan evaluasi dan dokumentasi sebagai pembelajaran.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir didampingi Sekjen Marthen Selamat Susanto mengatakan, PWI Pusat akan menggelar bedah buku tersebut dalam waktu dekat dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Polri.
“Ide buku ini berangkat dari PWI Pusat sebagai sumbangan pemikiran kepada Polri. Kemudian ditulis dan dikembangkan oleh Dr. Eddy Iriawan. Kami berharap gagasan dalam buku ini dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi Polri dan Kapolri baru dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta membangun kepercayaan publik,” kata Munir.
Munir menambahkan, tantangan Polri ke depan bukan hanya soal kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga kemampuan mendengar dan merespon.
“Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui komunikasi satu arah. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat keterbukaan, respons, integritas dan kesungguhan institusi dalam menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.
Bedah buku ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan antara pers, akademisi, dan kepolisian terkait strategi komunikasi Polri di tengah perubahan lanskap informasi.
(Red/Sky)
About the Author
