Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Inisiator FKN-08
Pojok Aktual
Kedaulatan Indonesia tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui keberanian negara menguasai arah pembangunan, mengelola kekayaan alam, melindungi rakyat, serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
Jalan menuju Indonesia yang berdaulat memang panjang. Namun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan fondasi penting melalui agenda swasembada pangan dan energi, hilirisasi, penguatan pendidikan, reformasi BUMN, serta penertiban pengelolaan sumber daya alam.
Arah tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi penting dikuasai negara, dan bumi, air serta kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 juga menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, keadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.
Fondasi Kedaulatan
Kedaulatan negara harus hadir dalam enam bidang utama:
- Hukum: Menertibkan penyalahgunaan kekayaan alam, korupsi, impor ilegal, mafia pangan, serta praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
- Ekonomi: Memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada modal serta produk asing.
- Politik: Berorientasi pada kepentingan rakyat dan kepentingan jangka panjang negara, bukan semata transaksi elite.
- Pangan: Menjamin ketersediaan pangan, harga terjangkau, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan produksi.
- Perdagangan: Meningkatkan nilai tambah komoditas agar Indonesia tidak selamanya menjadi pemasok bahan mentah.
- Pendidikan: Membangun kualitas manusia, riset, teknologi, karakter, dan pemerataan kesempatan belajar.
Dengan kerangka tersebut, Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai dokumen politik. Ia harus menjadi agenda transformasi nasional yang dapat diukur, diawasi, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Catatan Capaian Hampir Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Berdasarkan laporan pemerintah dan data resmi, beberapa capaian strategis hingga Agustus 2026 antara lain:
- Swasembada Pangan: Pencapaian swasembada 8 komoditas pangan termasuk beras, jagung, gula konsumsi, cabai, bawang merah, ayam ras, dan telur ayam ras. Diproyeksikan surplus pada 2026.
- Perlindungan Petani: Cadangan beras dan nilai tukar petani disebut mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah NKRI.
- Kedaulatan Energi: Implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 untuk mengurangi impor BBM, meningkatkan nilai tambah sawit, dan memperluas lapangan kerja.
- Pertumbuhan Ekonomi: BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang 2025 dan 5,61% yoy pada triwulan I 2026.
- Hilirisasi & Industrialisasi: Mendorong pengolahan SDA di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
- Reformasi BUMN: Penataan melalui efisiensi, konsolidasi, serta penutupan/restrukturisasi BUMN yang tidak sehat.
- Perlindungan UMKM: Penghapusan piutang macet bagi sebagian pelaku UMKM.
- Makan Bergizi Gratis: Menjangkau puluhan juta penerima manfaat pada 2026, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
- Pendidikan: Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, dan digitalisasi pembelajaran.
- Ekonomi Desa: Koperasi Desa Merah Putih sebagai penguat ekonomi rakyat dan pemendek rantai distribusi.
- Penertiban SDA: Penertiban jutaan hektare kawasan hutan serta penyelamatan aset negara.
- Diplomasi Ekonomi: Penguatan kerja sama perdagangan, investasi, energi, dan teknologi termasuk dengan India.
Negara Melawan Mafia dan Oligarki
Kekuatan penting pemerintahan ini terletak pada keberanian menghadapi praktik ekonomi ilegal: mafia pangan, mafia impor, tambang ilegal, pembalakan hutan, penyelundupan, dan manipulasi tata niaga.
Keberhasilan pemberantasan harus diukur dari putusan pengadilan, aset yang dipulihkan, reformasi kelembagaan, transparansi, dan berkurangnya praktik koruptif. Karena itu perlu penguatan KPK, perlindungan pelapor, merit sistem, dan keterbukaan data penyitaan aset.
Melawan oligarki bukan memusuhi pengusaha. Negara tetap butuh investasi. Yang dilawan adalah konflik kepentingan, monopoli, penguasaan SDA ilegal, pembiayaan politik tidak transparan, dan korupsi perizinan. Kepemimpinan tegas harus ditopang sistem yang kuat agar penegakan hukum konsisten lintas pemerintahan.
Pendidikan sebagai Basis Kedaulatan
Kedaulatan ekonomi tidak mungkin tanpa kedaulatan pengetahuan. Pendidikan harus melahirkan manusia yang cakap, berkarakter, produktif, dan mampu menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks ini, pendidikan adalah bagian dari strategi pertahanan negara.
Catatan untuk FKN-08
Dukungan kepada pemerintah tidak boleh berhenti di pemilu. FKN-08 dan organ relawan memiliki peran strategis mengawal Asta Cita, menyampaikan aspirasi, dan menjadi jembatan rakyat-negara.
Ke depan, relawan perlu ruang terhormat melalui forum konsultasi kebijakan, pelatihan advokasi, kanal pengaduan terintegrasi, pendidikan politik kebangsaan, kerja sosial di bidang pangan dan koperasi, serta evaluasi transparan. Relawan bukan alat elektoral, tetapi kekuatan sosial pengawal kebijakan.
Penutup: Indonesia Bermartabat
Jalan panjang kedaulatan NKRI tidak selesai dalam satu periode. Fondasi swasembada pangan, energi, hilirisasi, reformasi BUMN, pendidikan, penertiban SDA, dan pemberantasan mafia adalah langkah penting.
Indonesia tidak boleh hanya kaya sumber daya tetapi miskin kuasa menentukan masa depan. Indonesia harus mampu mengelola kekayaannya, mencerdaskan rakyatnya, menegakkan hukumnya, dan memastikan kemakmuran hadir secara adil.
Dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto harus kritis dan konstruktif: didukung ketika memperkuat kedaulatan rakyat, dikawal ketika kebijakan belum sempurna, dan dikoreksi ketika pelaksanaannya menyimpang.
Demikian demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
(GD/Sky)
About the Author
