Berita Teraktual-Labuan Bajo
Destinasi wisata super prioritas nasional, sedang mengalami transformasi ekonomi dan sosial yang cepat dan radikal. Investasi mengalir deras, proyek properti tumbuh di hampir setiap sudut strategis, dan harga tanah melonjak berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Namun, di balik euforia pembangunan, sengketa tanah merebak secara masif dan berpola, mengindikasikan adanya praktik terorganisir yang dikenal luas sebagai mafia tanah.
Mafia tanah telah diakui negara sebagai kejahatan serius, melibatkan pemalsuan dokumen, manipulasi data pertanahan, dan kolusi dengan oknum aparat dan fungsionaris adat/ulayat. Di Labuan Bajo, sejumlah kasus menunjukkan adanya penjagaan lahan oleh kelompok preman, mengintimidasi warga dan pihak yang memiliki dokumen hukum sah.
Pola ini memperlihatkan eskalasi serius: sengketa agraria tidak lagi berada di ranah administrasi atau perdata, melainkan telah bergeser menjadi persoalan keamanan. Premanisme menjadi substitusi hukum, dan kekuatan fisik man to man menjadi penentu siapa yang berkuasa.
Dampak praktik ini sangat luas dan berlapis. Masyarakat lokal merasa takut dan tidak berdaya, investor kehilangan kepastian hukum, dan negara kehilangan wibawa.
Jon Kadis SH, menekankan bahwa persoalan mafia tanah dan premanisme di Labuan Bajo tidak boleh dipandang sebagai insiden lokal semata, melainkan bagian dari pola nasional yang telah menelan banyak korban sosial dan ekonomi.
“Negara harus bertindak tegas, terukur, dan konsisten dalam menertibkan preman dan menyelesaikan sengketa tanah melalui mekanisme hukum yang transparan,” tegas Jon Kadis.
Sengketa tanah di Labuan Bajo juga berdampak pada reputasi Indonesia di mata dunia. Destinasi wisata kelas dunia tidak dibangun di atas ketakutan, intimidasi, dan kekacauan hukum.
Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, termasuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan tanah, memperkuat penegakan hukum, dan melindungi hak-hak masyarakat lokal.
Labuan Bajo membutuhkan investasi, tetapi lebih dari itu, Labuan Bajo membutuhkan keadilan dan kepastian hukum.(GD/Sky)
About the Author
