Berita Teraktual-Kota Bekasi
Polemik terkait tidak adanya kuota Tenaga Musiman (TEMUS) tahun 2026 di lingkungan Asrama Haji Kelas I Bekasi mulai memicu keresahan warga. Dalam pertemuan resmi antara pihak UPT Asrama Haji dengan pengurus RW 02, RT, serta Karang Taruna, terungkap sejumlah persoalan yang dinilai mencerminkan minimnya komunikasi dan ketidakpastian kebijakan.
Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala UPT, H. Munib, bersama jajaran internal serta unsur keamanan dan aparat wilayah, berlangsung dalam suasana kondusif namun penuh tekanan aspirasi dari warga. Ketua RW 02, Wawan Ridwan, menegaskan bahwa pihaknya telah menahan warganya untuk tidak melakukan aksi demonstrasi, sembari menunggu hasil konkret dari dialog tersebut.
“Kami sudah menenangkan warga agar tidak turun aksi. Tapi kami butuh kejelasan. Selama ini hubungan kami baik, kenapa sekarang justru kuota TEMUS ditiadakan?” ujar Wawan dalam forum.
Sorotan utama dalam pertemuan ini adalah ketiadaan anggaran TEMUS tahun 2026. Kepala UPT menyampaikan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan pembukaan Asrama Haji di Kertajati, yang disebut-sebut menjadi prioritas baru dalam pengalokasian sumber daya.
Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan dari warga. Mereka menilai Asrama Haji Bekasi yang selama ini telah siap dan beroperasi optimal seharusnya tidak dikesampingkan. “Kenapa Kertajati lebih diutamakan, sementara Bekasi yang sudah siap justru tidak mendapatkan alokasi?” menjadi pertanyaan yang mengemuka dalam diskusi.
Sekretaris RW, Iim, juga menyoroti dampak langsung aktivitas haji terhadap warga sekitar, mulai dari kemacetan, kebisingan, hingga persoalan lingkungan. Ia menilai sudah sepatutnya warga mendapatkan kompensasi dalam bentuk kuota tenaga kerja musiman.
Hal senada disampaikan oleh perwakilan Karang Taruna, yang berharap generasi muda di lingkungan RW 02 tetap memiliki akses bekerja sebagai tenaga musiman, meskipun dengan kuota terbatas. “Jangan sampai nol kuota. Ini baru pertama kali terjadi, dan sangat disayangkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua RT 04, Bambang, mengungkap adanya persoalan komunikasi yang dinilai kurang berjalan baik antara pihak UPT dengan warga. Ia mencontohkan kegiatan fogging tanpa pemberitahuan, hingga minimnya koordinasi terkait kegiatan sosial dan administrasi seperti PBB di wilayahnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala UPT menyatakan bahwa hasil pertemuan akan dibahas secara internal dan dijanjikan adanya jawaban resmi paling lambat Senin, 20 April 2026. Ia juga mengungkapkan akan membawa isu ini dalam rapat bersama Kementerian Agama di Indramayu.
“Kami memahami aspirasi warga. Ini akan kami sampaikan ke pusat. Hasilnya nanti akan kami tembuskan,” ujar Munib.
Sementara itu, pihak UPT melalui Kasubag, Hj. Kania, menyatakan akan segera menindaklanjuti persoalan teknis di lapangan, termasuk terkait PBB dan infrastruktur lingkungan di sekitar RW 02.
Meski dialog telah berlangsung, ketidakpastian terkait kuota TEMUS masih menyisakan tanda tanya besar. Warga berharap janji yang disampaikan tidak sekadar formalitas, melainkan menghasilkan keputusan yang berpihak pada keberlangsungan hubungan harmonis antara Asrama Haji dan masyarakat sekitar.
Jika tidak, kekhawatiran akan terganggunya kelancaran operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji di Asrama Haji Bekasi bukanlah hal yang mustahil terjadi.
Berita ditayangkan berdasarkan keterangan resmi dari pihak perwakilan warga setelah berdialog dengan pihak pengelola asrama haji kelas 1 Bekasi. Dan sebagai bentuk keberimbangan informasi, redaksi telah berupaya menghubungi pihak UPT Asrama Haji Kelas I Bekasi guna memperoleh keterangan resmi terkait polemik kuota Tenaga Musiman (TEMUS) tahun 2026.
Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait belum bisa di konfirmasi. Redaksi akan terus berupaya melakukan klarifikasi dan membuka ruang bagi pihak Asrama Haji untuk menyampaikan penjelasan secara resmi.
About the Author
