Berita Teraktual-Kota Bekasi
Komisi IV DPRD Kota Bekasi menggelar rapat pembahasan persiapan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tahun 2026. Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari penurunan jumlah lulusan SD, inovasi program SMP gratis rintisan, hingga kritik terhadap kesiapan teknis dan minimnya sosialisasi.
Anggota Komisi IV, Wildan Faturahman, mengungkapkan bahwa terdapat penurunan sekitar 2.000 siswa lulusan SD dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 jumlah lulusan lebih tinggi, maka pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 40.000 siswa.
“Lulusan SD tahun lalu 2025 dengan 2026 itu berkurang angkanya sekitar 2.000,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan ini dapat memberikan dampak positif berupa relaksasi dalam penataan rombongan belajar (rombel) di tingkat SMP, sehingga jumlah siswa per kelas bisa lebih ideal.
Dari total lulusan tersebut, SMP negeri di Kota Bekasi diproyeksikan mampu menyerap sekitar 51 persen siswa. Sementara sisanya akan diarahkan ke sekolah swasta melalui skema baru yang tengah disiapkan Pemerintah Kota Bekasi, yakni program “SMP gratis rintisan”.
Program ini dirancang untuk membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
“Kita per hari ini sudah akan melakukan MoU dengan 47 sekolah swasta se-Kota Bekasi,” jelas Wildan.
Ia menambahkan, masing-masing sekolah swasta akan menyediakan kuota rata-rata 70 siswa. Dengan demikian, program ini ditargetkan mampu menampung sekitar 3.000 siswa dengan total anggaran mendekati Rp10 miliar atau sekitar Rp3 juta per siswa per tahun.
Wildan menilai langkah tersebut sebagai solusi awal untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, khususnya orang tua, terkait tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta.
Terkait jalur prestasi, ia memastikan tidak ada perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Baik jalur prestasi akademik maupun non-akademik tetap diberlakukan dengan mekanisme yang sama.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap jalur ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebelum memilih jalur zonasi.
Di sisi lain, Wildan juga melontarkan kritik terhadap kesiapan teknis pelaksanaan SPMB 2026. Ia menyoroti belum siapnya website resmi sebagai sarana utama pendaftaran, padahal pelaksanaan sudah dijadwalkan dimulai pada pertengahan bulan ini.
“Website belum siap,” tegasnya, seraya membandingkan dengan daerah lain seperti Tangerang yang dinilai sudah lebih siap dengan dashboard SPMB yang terbarui.
Ia meminta agar dalam waktu 1–2 hari ke depan, tampilan dan sistem pada website SPMB Kota Bekasi sudah dapat diakses publik.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti kurangnya sosialisasi yang dinilai belum masif. Wildan menegaskan bahwa penyebaran informasi tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas terkait, melainkan harus melibatkan seluruh unsur pemerintahan wilayah, mulai dari camat, lurah, hingga RT dan RW.
“Ini penting agar tidak ada orang tua atau siswa yang tidak mendapatkan informasi mengenai SPMB,” ujarnya.
Belajar dari pelaksanaan SPMB tahun 2025, Komisi IV juga mencatat sejumlah kendala, seperti kesulitan orang tua dalam proses pendaftaran online serta gangguan teknis pada aplikasi.
Untuk itu, dinas terkait diminta melakukan mitigasi secara matang, termasuk menyiagakan operator di setiap SMP guna membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis.
Tak kalah penting, Wildan juga menyoroti isu klasik terkait praktik “siswa titipan”. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Prinsip-prinsip SPMB ini harus benar-benar dijaga agar kepercayaan publik bisa kita bangun bersama,” pungkasnya.(AHD)
About the Author
