Berita Teraktual-Kota Bekasi
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menggelar diskusi media bertajuk “Menata Identitas, Mengawasi Mobilitas: Peran Pemerintah dan Pers di Era Globalisasi” pada Jumat (13/6/2025) di Sekretariat PWI Bekasi Raya, Margajaya, Kota Bekasi.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama dari institusi strategis, yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Soesilo Sumedi, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, AP, M.Si.
Diskusi berlangsung dinamis dengan diikuti puluhan jurnalis anggota PWI, akademisi, aktivis sosial, serta tokoh masyarakat. Agenda ini menjadi upaya konkret PWI Bekasi Raya dalam memperkuat peran pers sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara media dan pemerintah dalam menjawab tantangan globalisasi yang berdampak langsung terhadap dinamika identitas kependudukan dan mobilitas masyarakat.
“Kota Bekasi sebagai daerah penyangga Ibu Kota menjadi wilayah yang sangat dinamis. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus berperan dalam pengawasan sosial dan edukasi publik terkait pentingnya identitas legal dan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Kepala Imigrasi Bekasi, Soesilo Sumedi, menyoroti meningkatnya lalu lintas warga negara asing (WNA) di wilayah Bekasi, seiring dengan perkembangan kawasan industri dan hunian. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan media, dalam pengawasan keberadaan WNA.
“Pengawasan WNA tidak bisa hanya dibebankan kepada Imigrasi. Peran RT/RW, lurah, dan media sangat penting untuk mencegah pelanggaran izin tinggal serta potensi ancaman keamanan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, memaparkan transformasi layanan administrasi kependudukan yang tengah digencarkan melalui digitalisasi sistem dan peningkatan keamanan data.
“Identitas digital harus menjamin hak-hak dasar warga, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Maka integritas data dan perlindungan privasi menjadi prioritas,” ungkapnya.
Diskusi yang dimoderatori oleh Ade Muksin itu juga membuka ruang tanya jawab yang kritis. Sejumlah peserta menyoroti isu pemalsuan identitas, tumpang tindih data, hingga keberadaan WNA ilegal. Menanggapi hal tersebut, pihak Imigrasi dan Disdukcapil menyatakan komitmen untuk membuka kanal pelaporan publik, mempercepat pelayanan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor termasuk dengan media.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program PWI Bekasi Raya dalam mendukung tata kelola kependudukan dan pergerakan penduduk yang transparan dan akuntabel.
Diskusi ditutup dengan kesepakatan untuk membentuk forum koordinasi berkelanjutan antara wartawan dan pemangku kepentingan pemerintahan guna memastikan isu identitas dan mobilitas tetap menjadi perhatian bersama.(Im)
About the Author
