Berita Teraktual-Jakarta
Relawan Prabowo Mania 08 menyatakan dukungan terhadap pernyataan sikap politik 98 Resolution Network pada Peringatan 28 Tahun Reformasi Politik bertema Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi, Dari 28 Tahun Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dukungan disampaikan Sekretaris Jenderal Prabowo Mania 08, Agustin Lumban Gaol, Minggu 24/5/2026 melalui rilis media di Jakarta. Agustin mengatakan sikap 98 Resolution Network mempertegas komitmen untuk memonitor, mengawal, serta mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kami mendukung pernyataan sikap Haris Rusli Moti, Koordinator 98 Resolution Network, yang mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui program Asta Cita Prabowo-Gibran,” ucap Agustin.
Refleksi 28 Tahun Reformasi
Agustin menyebut langkah Koordinator 98 Resolution Network bersama 51 Aktivis 98 yang menyampaikan pernyataan sikap di Batik Kuring SCBD, Jakarta Selatan, merupakan refleksi 28 tahun gerakan Reformasi 1998.
Sebagai eksponen gerakan reformasi, ia mengajak seluruh pelaku reformasi untuk melakukan introspeksi atas perjalanan 28 tahun yang dinilai belum merata hasilnya.
“Introspeksi ini penting kita lakukan, karena sepanjang 28 tahun reformasi justru terjadi ketimpangan. Terutama antara pencapaian demokrasi politik yang tidak disertai terwujudnya demokratisasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat,” kata Agustin.
Ia menilai demokrasi politik yang dicapai sejak reformasi berupa kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat, Pemilu berkala, serta kebebasan berserikat dan berpartai sudah terjaga. Namun jika tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, yang terjadi adalah pseudo-demokrasi atau demokrasi semu.
Desakan Demokratisasi Ekonomi
Agustin menekankan pentingnya kembali pada amanat para pendiri bangsa. Menurutnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bertujuan menghadirkan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan membebaskan rakyat dari kemiskinan serta kebodohan.
“Pelaksanaan amanat reformasi harus diletakkan di atas amanat dan konsensus dasar yang melahirkan dan memerdekakan Indonesia. Sistem demokrasi yang kita pilih menurut Bung Karno bukanlah demokrasi liberal ala Barat, melainkan Sosio-Demokrasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan demokrasi liberal hanya menjamin kebebasan berpendapat dan memilih, tetapi tidak menjamin akses rakyat terhadap sumber kekayaan negara. Akibatnya, suara rakyat kalah oleh suara modal dan aspirasi mayoritas ditenggelamkan oleh kepentingan kelompok tertentu.
Apresiasi Program Pemerintahan Prabowo-Gibran
Agustin menyebut program pemerintahan Prabowo-Gibran sejalan dengan mandat reformasi 1998 dan Pasal 33 UUD 1945. Salah satunya adalah tuntutan gerakan reformasi “sita harta koruptor untuk subsidi rakyat” yang kini dijalankan.
Ia mencontohkan penyitaan uang korupsi Rp 13,25 triliun terkait CPO Wilmar Group, Rp 11,42 triliun terkait pelanggaran kawasan hutan, serta Rp 920 miliar dan 51 kg emas dalam kasus makelar Mahkamah Agung. Selain itu, ada pemberantasan korupsi mafia migas yang diduga melibatkan Riza Chalid.
“Presiden Prabowo menegaskan bahwa uang sitaan hasil kejahatan korupsi akan digunakan untuk kepentingan rakyat, membangun sekolah rakyat, kampung nelayan, dan lainnya,” kata Agustin.
Ia juga menilai pendekatan pemberantasan korupsi kini lebih progresif karena menyasar korupsi terhadap sumber pendapatan negara dan pengelolaan SDA, bukan hanya korupsi belanja negara.
Di akhir pernyataannya, Agustin mengajak seluruh pihak menjaga demokrasi politik sebagai alat untuk mempercepat demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Prabowo Mania 08 berkomitmen membuka dialog dengan masyarakat serta memonitor pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo.
(GD/Sky)
About the Author
