Kota Bekasi-Berita Teraktual
Komisi I DPRD Kota Bekasi menggelar kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah (P2PD) dengan fokus utama pada perbaikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal, transparan, dan bebas kendala birokrasi bagi seluruh warga Kota Bekasi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah, menegaskan pentingnya fungsi kontrol legislatif dalam memastikan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat atas dokumen kependudukan.
”Anggota dewan menjadi bagian dari fungsi kontrol di masyarakat. Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga hak masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dapat terpenuhi,” ujar Rudy, Rabu (11/11/2026).
Rudy menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan secara formal melalui mekanisme kelembagaan, tetapi juga dengan menyerap langsung aspirasi dan persoalan di lapangan untuk ditindaklanjuti.
Pengawasan ketat terhadap sektor Adminduk dinilai sangat mendesak mengingat besarnya cakupan wilayah Kota Bekasi yang melingkupi 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Berdasarkan data terbaru, Kota Bekasi mencatat sebanyak 832.154 Kartu Keluarga (KK) dengan total penduduk mencapai 2.607.248 jiwa.
Skala populasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang akurat, responsif, dan mudah diakses hingga ke tingkat kelurahan.
Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, hingga akta kelahiran merupakan kunci mendasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik vital, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga urusan perbankan.
Melalui kegiatan P2PD ini, Komisi I DPRD Kota Bekasi mendorong adanya evaluasi berkelanjutan, pembenahan sistem melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyederhanaan prosedur pelayanan.
DPRD berharap hasil pengawasan ini dapat menjadi bahan perbaikan konstruktif bagi perangkat daerah terkait, sehingga tata kelola pelayanan Adminduk di Kota Bekasi makin akuntabel, adil, dan inklusif. (AHD)
About the Author
