Berita Teraktual-Jakarta
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menegaskan perbaikan kualitas bangsa harus dimulai dari pembenahan partai politik sebagai fondasi utama demokrasi. Menurutnya, Parpol menjadi titik utama yang menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan negara.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Parpol memiliki posisi strategis. Parpol menjadi satu-satunya pintu untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu. Peran itu menjadikan Parpol sebagai aktor utama penentu kepemimpinan nasional lima tahunan.
“Saya sangat terpengaruh sekali dengan pemikiran Prof. Jimly, kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini secara menyeluruh, maka pembenahan harus dimulai dari partai politik. Parpol adalah tulang punggung demokrasi dan menjadi hulu dari seluruh proses politik yang menentukan masa depan negara,” ujar Bamsoet saat memberikan testimoni dalam acara ulang tahun ke-70 sekaligus peluncuran 12 buku Prof. Jimly Asshiddiqie di Parle Senayan, Selasa (21/4/2026).
Acara tersebut dihadiri Menko Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta tokoh lain seperti Mahfud MD, Din Syamsudin, Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Dofiri, dan Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Parpol punya kewenangan besar menyeleksi pejabat publik strategis, baik lewat Pemilu, Pilpres, maupun Pilkada. Parpol juga terlibat dalam fit and proper test terhadap Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga pimpinan KPK, KPU, BPK, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Semua melewati mekanisme politik di DPR yang didominasi fraksi Parpol.
“Dengan kewenangan sebesar itu, Parpol memegang kendali penting dalam menentukan kualitas institusi negara. Karena itu, reformasi partai politik menjadi kebutuhan mendesak agar proses seleksi pejabat publik benar-benar berbasis merit dan integritas,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai persoalan bangsa seperti korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga lemahnya kepercayaan masyarakat tidak lepas dari kualitas Parpol. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 yang masih di skor 37 menunjukkan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan.
“Selama hulu demokrasi kita belum sehat, maka hilirnya juga akan bermasalah. Kesejahteraan rakyat sulit tercapai jika proses politiknya masih diwarnai praktik yang tidak ideal,” jelas Bamsoet.
Langkah konkret yang perlu dilakukan antara lain memperkuat sistem kaderisasi Parpol, meningkatkan transparansi pendanaan politik, serta mendorong pendidikan politik substantif. Data Kemendagri mencatat partisipasi politik Pemilu 2024 mencapai 82 persen, namun kualitas partisipasi masih perlu ditingkatkan agar lebih rasional dan berbasis program.
“Ke depan, kita harus mendorong partai politik menjadi institusi yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, Parpol dapat benar-benar menjadi pilar demokrasi yang melahirkan pemimpin berkualitas dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkas Bamsoet.(GD/Sky)
About the Author
