Berita Teraktual-Bekasi
Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi mengangkat 3.058 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu setelah melalui kajian fiskal yang matang. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam rangkaian pembukaan MTQH Ke-57 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Senin (17/11/2025).
Ade menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini bukan keputusan mendadak, melainkan hasil perhitungan serius terhadap kemampuan APBD Kabupaten Bekasi. “Ini hasil audiensi, hasil telaahan, insyaallah juga hasil kajian. Pengangkatan ini disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah,” ujarnya.
Keputusan itu diambil setelah sebelumnya lebih dari 9.000 PPPK telah dilantik. Namun, Kabupaten Bekasi kini menghadapi tantangan fiskal, termasuk pemotongan lebih dari Rp600 miliar dana transfer pusat. Hal tersebut membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menambah beban belanja pegawai.
Menurut Ade, pengangkatan lebih dari 3.000 PPPK Paruh Waktu ini dilakukan dengan memastikan tidak ada tekanan berlebihan pada anggaran daerah. “Mudah-mudahan pengkajian ini tidak salah. Total PPPK yang telah dilantik Pemkab Bekasi kini sekitar 13.000 orang, dan ini membutuhkan anggaran kurang lebih satu triliun setiap tahun,” jelasnya.
Bupati Ade juga menegaskan bahwa untuk sementara pemerintah menahan rekrutmen tambahan PPPK karena keterbatasan anggaran. Ia mengungkapkan adanya informasi dari Kemendagri mengenai potensi reward fiskal sebesar Rp1 triliun, namun tetap menekankan perlunya kehati-hatian. “Mohon jangan menerima lagi untuk PPPK Pak, ini anggaran kita,” ucapnya kepada jajaran terkait.
Saat ini, jumlah ASN Kabupaten Bekasi mencapai 25.562 orang, terdiri dari 9.090 PNS, 3 CPNS, 13.411 PPPK, dan tambahan 3.058 PPPK Paruh Waktu yang baru saja diangkat. Kondisi tersebut mendorong peningkatan signifikan pada belanja pegawai yang sebelumnya sudah mencapai lebih dari 40 persen dari APBD.
Ade meminta dukungan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah. “Belanja pegawai bisa meningkat. Kami mohon masukan dan inovasi dari DPRD agar fiskal daerah tetap stabil,” katanya.
Meski begitu, Ade menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga prioritas pembangunan, termasuk infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Kesejahteraan ASN penting, tetapi pembangunan daerah tetap menjadi prioritas utama,” tuturnya.(AHD)
About the Author
