Bekasi-Berita Teraktual
Menindaklanjuti ramainya pemberitaan terkait dugaan sambungan listrik ilegal, tim PLN Wilayah Tambun bersama Unit Layanan Pelanggan (ULP) Cikarang turun langsung melakukan penertiban dan pengecekan di lokasi rumah kontrakan milik Kepala Desa (Kades) Cibuntu terpilih.
Dalam penertiban tersebut, sebanyak 15 personel PLN Tambun diterjunkan dengan mendapat pengawalan ketat dari dua anggota Polres Metro Bekasi guna memastikan proses pemeriksaan berjalan aman dan kondusif.
Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan teknis di lapangan, tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menemukan pelanggaran berat. Dari total 71 meteran listrik yang diperiksa di area kontrakan tersebut, sebanyak 38 meteran terbukti melanggar aturan dan terindikasi melakukan pencurian arus listrik. Petugas P2TL pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan eksekusi pemutusan di tempat.
”Setelah dilakukan pengecekan mendalam, kami mendapati 38 meteran yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi PLN. Saat itu juga langsung kami lakukan pemutusan,” ujar salah seorang petugas P2TL yang ikut dalam operasi lapangan, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan,Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, pihak pemilik kontrakan selaku penanggung jawab tempat langsung diberikan teguran keras. Pihak pemilik diminta segera menyelesaikan seluruh konsekuensi administratif dan kewajiban sesuai prosedur yang berlaku. Proses penanganan di lokasi tersebut saat itu diwakili oleh kuasa hukum pemilik kontrakan dengan membuat surat pernyataan resmi.
Redaksi Masih Mengupayakan Konfirmasi
Hingga berita ini diturunkan, Manager PLN Wilayah Tambun belum dapat memberikan keterangan resmi terkait detail pelanggaran dan sanksi denda yang dijatuhkan. Redaksi masih menunggu kesediaan waktu dan jadwal wawancara dari beliau.
Selain itu, pihak redaksi juga akan meminta klarifikasi serta tanggapan resmi dari PLN Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cikarang. Konfirmasi ini diperlukan untuk menggali lebih dalam terkait sanksi perdata, administratif, hingga potensi dugaan pelanggaran pidana pencurian tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Akii)
About the Author
