Berita Teraktual-Jakarta
Koordinator 98 Resolution Network Haris Rusly Moti soroti narasi “Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah”.
Menurutnya, narasi seperti itu anomali dan tidak dikenal dalam tradisi gerakan sosial Indonesia.
Pendapat itu disampaikan Haris lewat rilis media Minggu 14/6/2026 di Jakarta.
Bandingkan dengan Narasi Pendiri Bangsa
Haris bandingkan dengan narasi terbaik era revolusi kemerdekaan. Tahun 1928 Bung Hatta bacakan pledoi di Den Haag dengan narasi Indonesia Merdeka. Tahun 1930 Bung Karno bacakan “Indonesia Menggugat” di Bandung. Keduanya bangun anti tesis ke kolonialisme: Indonesia merdeka berdaulat.
“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia bangkrut, sale Indonesia, dll. Menyakitkan karena narasi sampah seperti ini justru digerakkan sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa atas nama gerakan sosial”, ujar Haris.
Prabowo Dinilai Hidupkan Narasi Kemandirian
Haris sebut Presiden Prabowo justru hidupkan kembali narasi era revolusi. Narasi kemandirian ekonomi dan penolakan perampokan SDA oleh oligarki yang dulu di pinggiran gerakan sosial, kini jadi arus utama kebijakan di istana.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo selalu tegaskan Indonesia harus berdaulat mandiri. Bukan hanya narasi, sejumlah kebijakan dibuat untuk bangun ekonomi nasional berdikari sesuai cita-cita pendiri bangsa.
“Ketika pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya sentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil”, ucap Haris.
Haris nilai pengkritik frustrasi dan kehabisan akal. “Sepertinya mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo. Makanya yang dilakukan cari-cari masalah dengan intrik dan hina pribadi Presiden Prabowo”, jelas Haris.
“Mereka harap hinaan dan intrik itu direspon represif. Dengan begitu dapat alasan lanjutkan framing narasi rezim otoritarian anti demokrasi”, tegas Haris.
Gerakan Indonesia Bersih Jadi Rujukan
Haris jelaskan tradisi gerakan sosial selalu tawarkan pandangan alternatif sebagai anti tesis dari situasi menyimpang. Contoh era Orde Baru bangun narasi demokrasi politik sebagai anti tesis negara otoriter Soeharto. Era reformasi ada gerakan anti neoliberalisme yang privatisasi BUMN dan cabut subsidi rakyat.
“Kita prihatin, karena gerakan kelompok mahasiswa dan pengkritik justru anti terhadap kebijakan pro rakyat. Pandangan mereka justru adopsi pandangan kaum neoliberal, yang anggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan dan bakar anggaran”, jelas Haris.
“Gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dll adalah anomali paling ekstrim dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah dapat simpati dan dukungan luas rakyat”, lanjut Haris.
Haris tekankan jika ada pejabat pengkhianat negara korupsi program pro rakyat, mestinya korupsinya yang diberantas. Bukan programnya yang dihentikan.
“Bahkan sejumlah program bansos pemerintah yang sudah lama masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan pengalaman pertama negara kelola makan bergizi gratis untuk pelajar”, ujar Haris.
Haris tantang pengkritik sampaikan konstruksi pandangan yang bedakan mereka dengan kebijakan Presiden Prabowo. “Saya tidak yakin mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo”, tantang Haris menutup.
(GD/Sky)
About the Author
