Berita Teraktual-Bekasi
Aroma ketidakpuasan merebak di lingkungan SMKN 1 Setu, Kabupaten Bekasi. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi episentrum pembentukan karakter dan pelayanan publik yang prima, kini tengah disorot tajam. Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Setu secara terbuka mendesak pihak sekolah untuk mengevaluasi total kinerja Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) mereka.
Desakan ini mencuat bukan tanpa alasan. Berawal dari rentetan keluhan masyarakat dan insan pers mengenai buruknya sambutan serta tata cara penerimaan tamu di sekolah tersebut, Pokja Wartawan Setu akhirnya turun tangan untuk melakukan penelusuran.
Investigasi Lapangan: Diterima Sambil Berdiri di Halaman
Guna menguji kebenaran laporan warga, tim dari Pokja Wartawan Setu yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Supriyadi dan Wakil Ketua Raden Sukayat, melakukan kunjungan langsung ke SMKN 1 Setu pada Senin (13/7/2026).
Bukannya sambutan hangat layaknya lembaga pendidikan formal, tim justru mendapati perlakuan yang jauh dari standar pelayanan publik. Dialog penting mengenai isu-isu krusial di sekolah tersebut terpaksa dilakukan di halaman kantor dengan posisi berdiri, tanpa fasilitas tempat duduk, apalagi ruangan yang layak.
”Kami datang untuk mengklarifikasi masukan warga mengenai pelayanan tamu, sekaligus mencari informasi langsung terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), termasuk isu pungutan liar di luar ketentuan,” ujar Supriyadi kepada media, Selasa (14/7/2026).
Supriyadi menegaskan bahwa pers tidak meminta karpet merah atau perlakuan istimewa. Namun, keramahan dan etika adalah standar mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. “Kami diterima di depan kantor dalam posisi berdiri. Mungkin karena kesibukan, sehingga belum sempat dipersilakan masuk,” tambahnya, mencoba diplomatis.
Mengurai Tabir PPDB dan Keluhan Warga
Kunjungan investigatif ini sejatinya membawa misi penting: keterbukaan informasi terkait PPDB. Di tengah sensitivitas isu penerimaan siswa baru, sikap tertutup atau kurang bersahabat dari pihak Humas sekolah justru memicu spekulasi negatif di tengah masyarakat.
Masyarakat yang mengadu ke Pokja Wartawan Setu mengaku merasa tidak nyaman saat berurusan dengan pihak sekolah. Ketika lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi teladan justru memperlihatkan gestur yang kaku dan tidak ramah, citra dunia pendidikan di Kecamatan Setu dipertaruhkan.
Wakil Ketua Pokja Wartawan Setu, Raden Sukayat, menyayangkan ketidaksiapan Humas SMKN 1 Setu dalam menghadapi kontrol sosial dari masyarakat dan pers.
”Lembaga pendidikan adalah contoh bagi masyarakat. Sikap dan pelayanan dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan (tendik) akan menjadi teladan langsung bagi para siswa. Harus ada evaluasi total agar pelayanan ke depan bisa lebih baik,” tegas Raden Sukayat.
Murni Kontrol Sosial, Bukan Tendensi Negatif
Menanggapi kemungkinan adanya stigma negatif terhadap kedatangan para jurnalis, Raden Sukayat meluruskan bahwa Pokja Wartawan Setu bergerak murni atas dasar kepedulian sebagai warga yang berdomisili di wilayah tersebut.
”Kritik dan masukan kami murni untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Setu. Kami tidak punya tendensi negatif. Justru kami ingin SMKN 1 Setu terus berkembang dan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu langkah konkret dari Kepala SMKN 1 Setu untuk membenahi internal kehumasannya. Transparansi anggaran PPDB dan perbaikan mutu pelayanan publik kini menjadi ujian nyata bagi sekolah tersebut demi menjaga marwah dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi.(Im)
About the Author
