Berita Teraktual-Jakarta
Periode 1945 hingga 1965 disebut sebagai fase krusial dalam konsolidasi kekuatan politik Islam di Indonesia. Meski memiliki basis massa besar dan meraih suara signifikan di Pemilu 1955, kekuatan Islam politik dinilai rapuh secara struktural akibat fragmentasi internal dan terbatasnya akses ke alat negara.
Hal itu disampaikan Pengamat Sosial Politik sekaligus Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan, Syafrudin Budiman, http://S.IP., dalam paper terbarunya yang menganalisis dinamika politik Islam era kemerdekaan hingga Demokrasi Terpimpin.
“Periode 1945–1965 menunjukkan paradoks kekuatan Islam di Indonesia: secara elektoral kuat, secara struktural rapuh,” ujar Syafrudin, Selasa, 30 Juni 2026.
Dari Masyumi hingga Pemilu 1955
Syafrudin menjelaskan, pasca-Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kelompok Islam berupaya memposisikan diri sebagai kekuatan konstitusional. Puncaknya terlihat pada Pemilu 1955.
“NU meraih 18,4 persen suara, peringkat tiga. Masyumi 20,9 persen suara, peringkat dua. Total suara Islam politik sekitar 39,3 persen. Artinya hampir 2 dari 5 pemilih Indonesia saat itu mendukung partai berbasis Islam,” jelasnya.
Ia merujuk pada Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia 1962. Menurut Feith, Masyumi unggul dalam mobilisasi ideologi, namun lemah dalam manajemen birokrasi dan koalisi praktis dengan TNI/ABRI dan PNI.
Pecah Masyumi-NU dan Pembubaran 1960 Jadi Pukulan Fatal
Titik balik pelemahan terjadi setelah Masyumi pecah pada 1952. Konflik internal antara Sayap Politik Mohammad Natsir dan Sayap NU pimpinan Wahid Hasyim membuat NU keluar dan mendirikan partai sendiri.
“Deliar Noer dalam Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965 berargumen bahwa kelemahan utama Islam politik adalah ‘krisis kepemimpinan’ dan ‘tidak adanya konsensus internal’,” kata Syafrudin.
Situasi semakin berat pada era Demokrasi Terpimpin. Pembubaran Konstituante 1959 menutup jalur konstitusional. Disusul pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno pada 1960 akibat keterlibatan sejumlah tokohnya dalam PRRI/Permesta.
“NU bertahan karena memilih jalur akomodatif dengan Soekarno, tapi kehilangan posisi tawar ideologis. Sementara PKI, PNI, dan ABRI mengisi ruang politik,” ungkapnya.
Pelajaran untuk Politik Kontemporer
Syafrudin menyimpulkan, kegagalan Islam politik 1945–1965 bukan karena ditolak rakyat. Melainkan karena kalah dalam kompetisi koalisi, minim kontrol alat negara, dan tidak mampu menjaga soliditas internal.
“Puncaknya, pasca-1965 Islam politik ditarik ke dalam konflik anti-PKI. Ini justru membuka jalan Orde Baru yang kemudian membatasi partai Islam menjadi PPP pada 1973,” tutupnya.
(Red/Sky)
About the Author
