Berita Teraktual-Jakarta
Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, mengkritik wacana merangkul tokoh di luar pemerintahan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD, untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Melalui keterangan tertulisnya, Minggu (11/10/2026) di Jakarta, Heru menilai wacana tersebut perlu dikaji secara kritis agar tidak mengaburkan fungsi oposisi dan melemahkan pengawasan terhadap pemerintah.
Heru menyoroti pernyataan Syahganda Nainggolan yang disebut menggagas wacana tersebut. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan kekuasaan, termasuk keberadaan kelompok masyarakat sipil dan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol.
“Menyeret Anies, Ganjar, dan Mahfud ke dalam kekuasaan secara kolektif berpotensi mengebiri fungsi kontrol atau check and balance apabila tujuannya untuk melemahkan oposisi. Ini bukan sekadar persoalan rekonsiliasi, melainkan menyangkut masa depan demokrasi,” ujar Heru.
Ia menegaskan, rekonsiliasi politik seharusnya tidak dimaknai sebagai upaya menghilangkan seluruh kekuatan penyeimbang. Pemerintah perlu memberi ruang bagi kritik dan perbedaan pandangan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Parlemen Bayangan juga menyoroti pertemuan Anies, Ganjar, dan Mahfud di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Heru meminta agar pertemuan tersebut dipahami secara terbuka dan tidak dilihat dari satu sudut pandang politik saja.
“Jangan sampai publik hanya disuguhi narasi silaturahmi tanpa penjelasan yang memadai mengenai dinamika politik yang berkembang. Masyarakat berhak mengawasi setiap proses politik, termasuk jika ada pembicaraan mengenai posisi di pemerintahan,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dugaan adanya transaksi politik harus didukung bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Heru mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan efisiensi dan mempertimbangkan secara matang setiap rencana perombakan kabinet atau penambahan struktur pemerintahan.
Menurutnya, di tengah kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan ekonomi, penggunaan anggaran negara harus diarahkan pada program yang memberi manfaat nyata bagi rakyat.
“Negara harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan sampai energi politik dan anggaran lebih banyak terserap untuk mengakomodasi kepentingan elite daripada menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyoroti wacana penambahan kementerian, wakil menteri, badan baru, hingga lembaga penasihat seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Setiap penambahan struktur harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, efektivitas kerja, dan pertimbangan anggaran.
Heru juga meminta Syahganda Nainggolan agar memprioritaskan tugas di bidang komunikasi pemerintah.
“Komunikasi pemerintah harus membantu masyarakat memahami arah kebijakan dan program prioritas Presiden secara jelas dan terukur, bukan menimbulkan kesan bahwa kekuatan kritis di luar pemerintahan sedang diarahkan masuk ke lingkaran kekuasaan,” ujar Heru.
Dalam keterangannya, Heru menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta Syahganda melakukan introspeksi dan klarifikasi atas pernyataannya agar tidak menimbulkan persepsi pelemahan oposisi.
Kedua, pemerintah diminta menjaga independensi oposisi dan menghormati hak tokoh politik serta masyarakat sipil untuk tetap berada di luar pemerintahan.
Ketiga, Syahganda diharapkan fokus pada komunikasi kebijakan pemerintah yang informatif, transparan, dan mudah dipahami.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu dan pembentukan kabinet. Demokrasi harus tetap hidup melalui kritik, pengawasan, transparansi, dan keberanian menyampaikan kebenaran,” pungkas Heru.
(GD/Sky)
About the Author
