Berita Teraktual-Jakarta
Ketua Umum Perhimpunan UKM Indonesia, Syafrudin Budiman, S.IP, mendukung langkah tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Syafrudin, kebijakan tersebut penting untuk memastikan tata kelola dapur SPPG berjalan sesuai standar kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, dan mutu pelayanan.
“Saya mendukung langkah tegas Kepala BGN Sudaryono menutup sementara 1.999 dapur SPPG yang belum memenuhi ketentuan dan standar yang dipersyaratkan oleh dinas kesehatan. Ini bukan semata-mata soal penutupan, tetapi bagian dari upaya pembenahan dan penertiban agar tata kelola dapur MBG semakin baik,” ujar Syafrudin Budiman yang akrab disapa Gus Din, Jumat (11/9/2026) di Jakarta.
Ia menilai persyaratan SLHS harus menjadi perhatian serius seluruh pengelola dapur SPPG. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya penerima manfaat, sehingga standar kebersihan tidak boleh diabaikan.
“Langkah ini menjadi momentum untuk melakukan investigasi, evaluasi, dan pembenahan. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, dapur SPPG dapat kembali beroperasi dengan tata kelola yang lebih tertib dan memenuhi standar kesehatan,” katanya.
Syafrudin juga menilai penertiban penting agar tidak ada pengelola yang lalai dalam kewajiban administrasi maupun standar operasional. Ia berharap masa penghentian sementara dimanfaatkan untuk pembenahan menyeluruh.
“Jangan sampai ada kelalaian dalam penyelenggaraan MBG. Pengelola SPPG harus berbenah dan memastikan seluruh standar dipenuhi. Kualitas makanan, kebersihan dapur, proses pengolahan, distribusi hingga keamanan pangan harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Din mendukung upaya BGN memperbaiki pelaksanaan MBG agar semakin efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat maksimal. Termasuk penataan prioritas dan efisiensi penerima manfaat.
“Program MBG harus terus diperbaiki. Kita mendukung BGN melakukan evaluasi, penataan prioritas penerima manfaat dan efisiensi anggaran, tetapi tetap dengan memastikan masyarakat yang memang menjadi sasaran utama mendapatkan manfaat secara optimal,” ujar Gus Din.
“Kita ingin Program Makan Bergizi Gratis menjadi program yang semakin berkualitas, aman, tepat sasaran dan berkelanjutan. Karena itu, setiap proses evaluasi dan penertiban yang bertujuan memperbaiki kualitas program patut kita dukung,” pungkas Gus Din yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran Barisan Pembaharuan 08 (BP-08).
(Red/Sky)
About the Author
