Berita Teraktual-Jakarta
Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai tuntutan aksi massa 27 Agustus 2026 soal pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan menurut Haris, Presiden Prabowo sudah melangkah lebih jauh. Terutama dalam mencegah kebocoran kekayaan negara dan menindak aset hasil korupsi yang terkait oligarki tambang, hutan, dan lahan.
“Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Itu dibuktikan dengan tindakan tegas pada pelaku korupsi MBG dan oknum penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri,” ujar Haris kepada media di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ia juga menyebut tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berangsur membaik di bawah pimpinan baru, setelah sebelumnya banyak dikritisi publik.
Momentum 27 Agustus Dinilai Provokatif
Meski sejalan substansinya, Haris menilai pemilihan tanggal aksi sangat provokatif. Ia menduga ada “kekuatan senyap” yang ingin mendaur ulang prahara Agustus 2025, saat terjadi kerusuhan dan penjarahan rumah pejabat.
Prahara itu juga menelan korban jiwa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online.
“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menunggangi gerakan massa. Tujuannya menciptakan krisis kepercayaan dan mendelegitimasi kebijakan progresif Presiden Prabowo,” tegas Haris yang pernah menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.
Momentum Affan Kurniawan Jangan Ditunggangi
Haris menduga momentum satu tahun wafatnya Affan Kurniawan sengaja dipakai untuk memprovokasi komunitas driver ojol agar terjadi pembangkangan sosial.
Namun ia yakin komunitas ojol tidak mudah diprovokasi. DPR dan pemerintah, kata dia, sudah menampung aspirasi mereka.
“Bahkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beberapa kali menerima langsung delegasi driver ojol,” lanjutnya.
Waspada Teknik “Information Laundering”
Dalam kesempatan itu Haris juga mengingatkan soal information laundering atau “pencucian informasi”.
Menurutnya, teknik ini dipakai untuk membuat disinformasi dan hoaks tampak kredibel. Caranya dengan mengulang narasi di media sosial, lalu “didaur ulang” lewat media arus utama sehingga dianggap benar.
“Disinformasi adalah kontennya. Pencucian informasi adalah teknik untuk melegitimasi konten itu,” jelas aktivis 98 UGM Yogyakarta ini.
Tanpa teknik ini, kata Haris, hoaks hanya beredar di ruang marginal medsos. Tapi dengan laundering, tujuannya adalah perang psikologis: meruntuhkan kepercayaan publik dan pasar kepada pemerintah.
Ia menyebut ini bagian dari kampanye destabilisasi beberapa bulan terakhir.
Proyeksi Buruk Rupiah Tak Terbukti
Haris menyindir proyeksi sejumlah pengamat yang menyebut rupiah akan tembus Rp25.000 per dolar AS. Faktanya, rupiah dan IHSG justru menguat.
Ia juga mengingatkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus 2026 sudah memaparkan capaian program selama hampir 2 tahun pemerintahan.
Meski begitu, Haris mengakui masih banyak persoalan rakyat yang harus diselesaikan.
“Kita butuh kerja sama. Gerakan sosial harus jadi mitra kritis pemerintah untuk mengawal kebijakan agar tidak disalahgunakan,” pungkasnya.
(GD/Sky)
About the Author
