
Berita Teraktual-Jakarta
Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08), Syafrudin Budiman, S.IP, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memaksimalkan kewenangan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Pria yang akrab disapa Gus Din ini menilai pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan penguatan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) adalah bukti komitmen negara.
Namun ia menekankan, kedua lembaga itu harus bekerja sinergis agar program benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
Dalam berbagai kesempatan, Wapres Gibran memang telah menegaskan percepatan pembangunan Papua sebagai prioritas pemerintah. Ia juga meminta seluruh program Presiden Prabowo berdampak langsung dan meminta sinergi pusat, daerah, serta dua lembaga khusus Papua.
“Karena itu saya berpandangan, Wapres Gibran tidak cukup hanya melakukan kunjungan kerja atau monitoring. Beliau harus menjadi motor koordinasi nasional pembangunan Papua, sehingga seluruh kementerian, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat adat bergerak dalam satu arah pembangunan,” ujar Gus Din, Senin (3/8/2026).
7 Prioritas yang Harus Digarap
Gus Din menegaskan kewenangan Wapres harus dipakai untuk memastikan Otsus menghasilkan perubahan nyata bagi Orang Asli Papua (OAP). Ia merinci 7 prioritas yang wajib menjadi fokus:
- Transparansi Dana Otsus: Memastikan seluruh dana digunakan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
- Infrastruktur Dasar: Percepatan jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan internet.
- Pendidikan & Kesehatan: Memperkuat layanan hingga ke wilayah pedalaman.
- Hilirisasi SDA: Mendorong nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua.
- Ekonomi Rakyat: Mengembangkan UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
- Afirmasi OAP: Memastikan keterlibatan Orang Asli Papua di pendidikan, birokrasi, dunia usaha, dan kepemimpinan daerah.
- Dialog & Stabilitas: Membangun dialog berkelanjutan dengan tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, dan pemda untuk menjaga persatuan.
Ukur dari Kesejahteraan, Bukan Proyek
“Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Karena itu keberhasilan Otsus harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan rakyat, turunnya angka kemiskinan, membaiknya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta semakin kuatnya rasa keadilan bagi masyarakat Papua,” katanya.
Gus Din juga mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap Papua melalui pembentukan kelembagaan khusus dan penugasan kepada Wapres. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga memberi dukungan penuh agar kebijakan berjalan cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
“Papua adalah masa depan Indonesia di kawasan timur. Saya optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, percepatan pembangunan Papua akan semakin nyata sehingga cita-cita mewujudkan Papua yang aman, damai, maju, dan sejahtera dapat segera terwujud,” tutup Gus Din yang juga Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG).
(Red/Sky)