Berita Teraktual-Jakarta
Pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 23 Juli 2026 yang menyinggung istilah “Londo Ireng” memunculkan berbagai tanggapan di ruang publik.
Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP08) Syafrudin Budiman, S.IP, menilai pidato Presiden harus dipahami secara utuh sesuai konteks, bukan dipotong-potong sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
Gus Din sapaan akrabnya menegaskan, Presiden Prabowo tidak sedang menyerang profesi wartawan, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sebaliknya, Presiden menekankan bahwa pemerintah tetap menghormati kritik sebagai bagian dari demokrasi.
“Presiden secara jelas mengatakan bahwa pemerintah tidak anti kritik. Yang menjadi perhatian beliau adalah apabila ada oknum yang bekerja untuk kepentingan tertentu sehingga membangun narasi yang tidak lagi berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara,” ujar Gus Din dalam siaran persnya, Senin 27 Juli 2026.
“Londo Ireng” Adalah Metafora
Menurutnya, Presiden juga mengkritik kecenderungan sebagian pihak yang membesar-besarkan persoalan tertentu sehingga menimbulkan kesan bahwa Indonesia berada dalam kondisi sangat buruk. Padahal, berbagai persoalan tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan secara bertahap.
Gus Din menjelaskan, istilah “Londo Ireng” bukan istilah baru. Secara historis, istilah tersebut berasal dari masa kolonial Belanda dan digunakan untuk menyebut pribumi yang membantu kepentingan pemerintah kolonial, termasuk sebagian anggota tentara kolonial. Mereka dianggap lebih membela kepentingan penjajah dibandingkan bangsanya sendiri.
“Dalam konteks pidato Presiden, istilah tersebut digunakan sebagai metafora terhadap mentalitas yang lebih mengutamakan kepentingan pihak luar daripada kepentingan nasional. Jadi, bukan ditujukan kepada profesi tertentu atau seluruh wartawan maupun LSM,” jelasnya.
Pentingnya Kritik Konstruktif
Ia mengajak masyarakat untuk memahami pidato Presiden secara menyeluruh agar tidak terjadi salah tafsir yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
“Demokrasi membutuhkan kritik yang konstruktif, independen, dan bertanggung jawab. Namun, kita juga harus waspada apabila ada pihak-pihak yang berupaya membentuk opini yang tidak objektif dan berpotensi merugikan kepentingan nasional. Semangat itulah yang ingin disampaikan Presiden Prabowo,” kata Syafrudin Budiman, S.IP yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Jasamarga Related Business (JMRB).
Gus Din menambahkan, perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Namun, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, memperkuat nasionalisme, dan mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan asing.
Menurutnya, apabila pidato Presiden dipahami secara utuh, pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya menjaga kedaulatan bangsa, memperkuat semangat nasionalisme, serta memastikan kritik yang berkembang tetap dilandasi kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan pihak lain.
(Red/Sky)
About the Author
