Berita Teraktual-Kota Bekasi
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Heryansyah, menyoroti masih lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Bekasi. Hal tersebut ia sampaikan dalam podcast Fakta Hukum Indonesia bersama host Indah Purnamasari, Kamis (23/10/2025).
Menurut Rudy, penegakan Perda di lapangan masih menghadapi banyak kendala, mulai dari kurangnya sosialisasi hingga keterbatasan sumber daya pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kurangnya sosialisasi, keterbatasan personel Satpol PP, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi tantangan utama dalam penegakan Perda,” ujar Rudy.
Ia juga menambahkan, lemahnya sanksi terhadap pelanggar, adanya intervensi dalam penegakan hukum, serta tumpang tindih aturan membuat pelaksanaan Perda belum berjalan maksimal. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan daerah juga dinilai masih rendah.
Sebagai langkah perbaikan, Komisi I DPRD Kota Bekasi mendorong peningkatan sosialisasi Perda kepada masyarakat, penambahan personel Satpol PP, serta pembentukan forum koordinasi lintas instansi. Revisi terhadap Perda yang sudah tidak relevan juga dinilai perlu segera dilakukan.
“Transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum harus diperkuat agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat,” tegasnya.
Rudy pun mengajak seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk berperan aktif menjaga ketertiban dan mengawal kebijakan pemerintah daerah.
“Jangan hanya mengkritik, tapi mari kita bersama-sama memberi solusi, menjaga aset kota, dan menciptakan Bekasi yang aman, nyaman, serta maju,” katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat memperkuat pembangunan daerah serta menjadikan Kota Bekasi sebagai kota yang layak huni dan berdaya saing tinggi.(Im)
About the Author
