Berita Teraktual-Bekasi
Seorang warga Bekasi yang menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesqr Rp 72 juta masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lqporan yang sudah berjalan lebij dari satu tahun ini belum menunjukkan perkembangan berarti, sementara pihak kepolisian masih belum memberikan kejelasan. Korban pun semakin kecewa karena merasa dipermainkan oleh sistem yang seharusnya melindunginya. Kamis, (6/3/2025).
Kasus yang Berjalan di Tempat: Dari Pinjaman hingga Mobil yang Raib
Kisah ini berawal pada 14 Januari 2024, saat Abdul Rahman dan Sahril meminjam uang sebesar Rp72 juta dari korban dengan menjaminkan satu unit mobil Toyota Rush 2016 berwarna hitam (B 1015 EQU). Namun, pada 27 Februari 2024, mobil tersebut tiba-tiba ditarik oleh pihak leasing, meninggalkan korban dalam kerugian besar.
Ketika korban meminta pertanggungjawaban, Abdul Rahman hanya memberikan janji-janji manis. Ia berulang kali meyakinkan korban bahwa uangnya akan dikembalikan. Namun, janji itu tak pernah terealisasi. Bahkan setelah korban mengirim dua kali surat somasi, tidak ada itikad baik dari terlapor.
Akhirnya, pada 30 September 2024, korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi, berharap mendapatkan keadilan. Sayangnya, setelah lebih dari satu tahun berlalu, proses hukum masih berjalan sangat lambat dan tidak ada kejelasan terkait penyelesaian kasus ini.
Polisi Bungkam, Korban Merasa Diabaikan
Setelah laporan diterima, pihak kepolisian hanya sempat melayangkan *surat panggilan kepada satu saksi. Namun, setelah itu, kasus ini seolah menghilang begitu saja. Korban yang terus berusaha mencari informasi *tidak mendapatkan jawaban pasti dari pihak kepolisian.*
“Saya sudah berulang kali menanyakan perkembangan kasus ini ke polisi, tapi jawabannya selalu sama: masih dalam proses. Setahun berlalu, saya tetap tidak tahu sejauh mana kasus ini ditangani,” ujar Intay (korban) dengan nada kecewa.
Lebih parahnya lagi, ketika wartawan mencoba mengonfirmasi perkembangan kasus ini kepada Kasi Humas Polres Metro Bekasi, AKP Akhmadi, selaku Perwira Menengah Pengawas (Pamenwas), tidak ada respon atau balasan.
Ketika salah satu wartawan, Hisar, menghubungi AKP Akhmadi melalui pesan singkat Via Aplikasi (WhatsApp), tidak ada tanggapan sama sekali, Bungkamnya pihak kepolisian semakin menambah kekecewaan korban, yang berharap ada transparansi dalam penanganan kasus ini.
Analisis Hukum: Dugaan Penipuan dan Penggelapan
Kasus ini dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 376 KUHP dan Pasal 372 KUHP, yang terjadi di Jl. KP Cinyosog, RT 001 RW 01, Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi.
- Pasal 372 KUHP: Mengatur penggelapan, yaitu tindakan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.
- Pasal 376 KUHP: Mengatur penipuan/perbuatan curang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah.
Jika terbukti bersalah, terlapor dapat dikenakan hukuman hingga 4 tahun penjara.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Pemerintah: “Setahun Berlalu, Kenapa Masih Mandek?”
Menanggapi kasus ini, Hisar Pardomuan, Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya yang juga seorang pengamat hukum dan pengamat kebijakan pemerintahan, menyoroti lambatnya proses hukum dan minimnya transparansi dari pihak kepolisian.
“Setahun berlalu tanpa ada perkembangan yang jelas menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam kasus ini. Seharusnya, pihak kepolisian memberikan kepastian hukum dalam waktu yang wajar. Jangan sampai korban merasa dipermainkan,” tegas Hisar.
Menurutnya, lambatnya penanganan kasus seperti ini bisa menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
“Jika tidak ada kejelasan dalam waktu yang lama, ini bukan hanya masalah bagi korban, tapi juga bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kasus ini seharusnya menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” tambahnya.
Menunggu Keadilan yang Tak Kunjung Datang
Kasus ini menjadi ujian bagi kepolisian dalam membuktikan komitmen mereka terhadap penegakan hukum. Jika dibiarkan terus berlarut-larut, bukan tidak mungkin masyarakat semakin skeptis terhadap sistem hukum di Indonesia.
Korban berharap agar kasusnya segera mendapatkan kepastian hukum.
“Saya hanya ingin kejelasan. Saya percaya hukum, tapi kalau begini terus, bagaimana saya bisa yakin bahwa kasus ini benar-benar ditindaklanjuti?,” terang Intay.
(Red/Sky)
