Berita Teraktual-Kota Bekasi
Anggota Komisi III sekaligus Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, ingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menyikapi alokasi belanja modal tanah yang naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Lonjakan anggaran ini terkait soal pembebasan lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2026, yang mencapai Rp 263,1 miliar dinilai berpotensi menjadi beban fiskal.
“Pada kegiatan pembebasan lahan ini lebih banyak untuk penggunaan jalan yang dibantu dari Pemerintah, sehingga persoalan ini kita harus berhati-hati untuk menyikapi,” kata politisi PAN. Jumat, 27/11/2025 (malam).
Ia menjelaskan, meski masa jabatan Wali Kota bisa mencapai dua periode atau 10 tahun, kontrak kerja sama harus dibatasi, hal ini penting agar tidak membebani pemerintahan.
“Kontrak kerja tidak boleh melebihi 10 tahun agar tidak menjadi beban bagi pemerintah, ” ujarnya.
“Itu pun juga harus berbasis yang bermanfaat, dipercayakan untuk bantuan dana pendidikan kesehatan dan lainnya,”tegasnya lagi.
Anggota Komisi III ini, juga menyoroti soal rencana kerja sama pengelolaan sampah yang akan menyedot anggaran cukup besar.
Terkait hasil dari kerja sama pengelolaan sampah harus dikembalikan untuk sektor pelayanan publik bukan terserap habis untuk pembebasan lahan semata.
Abdul Muin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fiskal Kota Bekasi yang APBD-nya turun dari Rp 7,1 triliun menjadi Rp 6,7 triliun, kondisi ini membuatnya belum puas dengan kinerja penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai anggota Badan Anggaran, saya belum puas, karena belum optimalnya penggalian PAD kita yang masih jauh dari harapan, padahal pembangunan di Kota Bekasi luar biasa.
“Saya akan memperjuangkan aspirasi warga tersebut dalam pembahasan APBD 2026, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara belanja pembangunan fisik dan pelayanan publik,”tambahnya mengakhiri. (AHD)
About the Author
