Oleh: Dr. Legisan S. Samtafsir
Berita Teraktual
Fakta Ketertinggalan Indonesia
Fakta hari ini, Indonesia tertinggal jauh dibanding China, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, dan bahkan mulai dikejar oleh Vietnam. Namun, kondisi ini sering dijawab dengan apologi teknokratis. Alasannya klasik: kurang investasi, birokrasi lambat, faktor global tidak stabil, atau sumber daya manusia rendah.
Para elit justru bertengkar pada hal teknis dan tidak substantif. Mereka sibuk soal pemilu, MBG, IKN, KCIC, pengangguran, inflasi, hingga bertengkar soal penetapan 1 Syawal. Sementara hal substantif di hulu politik pembangunan justru terabaikan.
Sudah 80 tahun merdeka, Indonesia tidak juga berhasil keluar untuk menjadi negara maju. Sumber daya alam yang melimpah malah menjadi kutukan bagi rakyat. Buktinya: bencana longsor, kemiskinan, stunting, pengangguran, biaya sekolah mahal, kasus anak SD bunuh diri, narkoba, KDRT, perceraian, hingga perselingkuhan marak terjadi.
Para elit seperti tidak menemukan jalan lain dari model yang selama ini mereka jalani. Sudah jelas model yang digunakan selama ini tidak berhasil, tapi juga tidak mau bergeser pada model lain yang lebih baik.
Ada Apa di Hulu Politik Pembangunan?
Hal paling mendasar dalam pembangunan adalah cara memandang Indonesia. Apakah sebagai wilayah berdaulat dan mandiri yang sedang membangun, atau sebagai ladang pertempuran bebas para pemburu rente, kapitalis, dan oligarkis yang bertengkar melawan rakyat yang terseok-seok mencari makanan penyambung hidup?
Para elit tidak sempat memikirkan itu karena sibuk mengembalikan modal kampanye dan menyiapkan modal lagi. Birokrat sibuk bagaimana agar tetap bisa menjabat. Sedangkan rakyat sibuk memikirkan besok lusa ada makanan atau tidak.
Padahal di situ intinya. Pembangunan adalah upaya sengaja untuk memajukan kehidupan bersama. Kejayaan dan kesejahteraan Indonesia sebetulnya sudah ada. Tinggal bagaimana itu diwujudkan dengan manajemen pemerintahan yang kuat, mandiri, dan berdaulat.
Kekuatan internal dalam negeri harus diikat secara kohesif, sinkron, dan kuat untuk kemudian siap menghadapi kekuatan eksternal yang destruktif dan ekstraktif. Di situlah sebetulnya peran negara dan para negarawannya. Jika para elit melakukan itu, maka pembangunan pasti menjadi harapan, bukan momok yang menakutkan.
Desain Pembangunan yang Terbukti Gagal
Ketertinggalan bukanlah takdir. Bukan karena alam miskin atau kaya. Ketertinggalan adalah kesalahan desain politik pembangunan. Kesalahan fatal para elit adalah membiarkan pembangunan berjalan linier dan mengalir mengikuti hawa nafsu homo economicus di pasar terbuka atau laissez-faire, baik di internal domestik maupun di pasar global.
Selama puluhan tahun, para elit menggunakan fondasi filosofis itu dan hasilnya gagal. Pendapatan per kapita hanya US$ 5.000 dengan kemiskinan double digit.
Para elit tidak melakukan lompatan kuantum. Mereka dihegemoni, dijadikan kawasan pinggiran atau periphery bagi metropolis, dijadikan supplier bahan mentah, dan manut dengan mantra comparative advantage. Para elit tidak merekayasa pembangunan secara berdaulat. Mereka didikte dan dijebak dalam labirin ketergantungan teknologi yang mereka bangun sendiri.
Mantra pembangunan yang dibiayai utang menyebabkan Indonesia terjebak dalam kubangan gali lubang tutup lubang. Kewajiban membayar bunga mencapai lebih dari Rp400 triliun per tahun dengan DSR atau debt service ratio di atas 15%. Perdagangan luar negeri menyebabkan ketergantungan pada ekstraksi sumber daya alam. Investasi asing yang masuk melalui FDI justru menyebabkan ekstraksi surplus dan meninggalkan kutukan sumber daya alam: kerusakan lingkungan dan rakyat menjadi kuli di negeri sendiri.
Anehnya, desain pembangunan yang associative extractive itu terus berjalan hingga kini. Padahal, pembelaan apa pun terhadap desain itu pasti akan mudah terbantahkan. Faktanya Indonesia tidak juga mentas dari kubangan kelambanan dan ketertinggalan. Jika suatu hasil buruk dalam waktu yang lama, maka bisa dipastikan prosesnya salah. Artinya, Indonesia harus keluar dari desain model neoliberal itu.
Transformasi ke Disosiatif Inklusif
Kita tidak akan sampai ke tujuan jika petanya salah. Maka peta pembangunan Indonesia harus dipastikan benar, yaitu geser kepada model disosiatif inklusif. Model ini melihat Indonesia sebagai entitas yang berdaulat dan mandiri, yang sedang membangun dengan kekuatan penuh.
Perasaan berbangsa harus diperkuat sebagai modal sosial atau social capital. Itu harus didasari oleh jangkar filosofis atau belief system yang sesuai dengan jiwa bangsa.
Artinya, Indonesia harus menggeser paradigma pembangunannya. Dari associative extractive kepada dissociative inclusive. Dari model kapitalisme pasar bebas kepada model ekonomi nasional. Dari model Adam Smith kepada model Friedrich List.
Inilah model yang relevan untuk Indonesia ke depan. Model yang memadukan modal spiritual, modal sosial bangsa, SDA, dan kompetensi teknologi. Inilah model yang akan membawa Indonesia Emas 2045 dengan per kapita US$ 25 ribu. Inilah isi buku “Politik Pembangunan Islam”.
Selamat berjuang. Fa’tabiru ya ulil albab.
About the Author
